Breaking News:

Berita Magetan

Lambat Selidiki Dugaan Pungli Program RTLH, Polres Magetan Belum Periksa Kades Ngariboyo

dengan pendekatan pembinaan ini diharapkan Kepala Desa (Kades) Ngariboyo bisa sadar kalau pungli itu dilarang

Penulis: Doni Prasetyo | Editor: Deddy Humana
SURYA.CO.ID/Doni Prasetyo
Katimin, warga Dusun Jetis RT01/RW01, Desa/Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan surat panggilan penagihan kekurangan pembayaran material dari kantor desa. 

SURYA.CO.ID, MAGETAN - Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga miskin penerima program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Magetan, ternyata masih berputar-putar di sekitar korban. Polres Magetan baru mengakui telah meminta keterangan kepada Katimin (65), yang justru menjadi korban pungli, bukan pelaku dugaan pungli itu sendiri.

Katimin adalah warga Desa/Kecamatan Ngariboyo yang pekan lalu mengaku diminta membayar kelebihan biaya material, setelah rumahnya selesai direnovasi. Padahal program renovasi RTLH adalah program pusat.

Sedangkan polisi meminta keterangan Katimin terkait kasus pungli yang dilakukan pihak kantor desa setempat. Permintaan keterangan ini sebagai pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) informasi yang berkembang.

"Masih cek TKP. Selama kita bisa memberi pembinaan, ya tidak masalah," kata Kasatreskrim Polres Magetan, AKP Rudi Hidajanto kepada SURYA lewat telepon selulernya.

Dikatakan Rudi, dengan pendekatan pembinaan ini diharapkan Kepala Desa (Kades) Ngariboyo bisa sadar kalau melakukan pungli itu dilarang. "Yang penting pelaku (kades) sadar kalau perbuatannya dilarang,"kata Rudi.

Hanya, harapan warga Desa Ngariboyo agar kades bisa diberi efek jera (diperiksa) agar kasus itu tidak terulang atau ditiru kades lain, ternyata pupus. Kasatreskrim pun menyebut bahwa dalam kasus pungli ini, Ketua BPD yang dipilih rakyat justru membela kades yang melakukan perbuatan "terlarang".

"Ini ketahuan pungli karena ada warga miskin yang berani mengadukan ke kami (RT). Seandainya tidak ada yang berani laporan atau mengadu, pastinya pungli ini tidak terungkap," kata Muhajir, Ketua RT01/RW01 Dusun Jetis, Desa/Kecamatan Ngariboyo.

Ada dugaan bahwa pungli yang dilakukan kades kepada warga penerima program RTLH ini atas sepengetahuan Ketua BPD. Karena sejak SURYA memberitakan kasus pungli program RTLH itu, tidak hanya kades yang marah tetapi juga Ketua BPD Ngariboyo.

Bahkan Ketua BPD melakukan hal yang semestinya bukan kewenangannya dengan memanggil Ketua RT yang mendampingi Katimin. "Saya dipanggil Ketua BPD. Saya jelaskan apa adanya. Biasa, beliau marah, mau menuntut. Tetapi anggota BPD lain keluar forum, artinya anggota tidak setuju atau mungkin tidak tahu ada pungli kepada warga penerima program," tutur Muhajir. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved