Breaking News:

Berita Magetan

Jadi Korban Pungli Perangkat Desa, Penerima Program RTLH di Magetan Malah Diperiksa Polisi

Sementara pungutan kedua yang mengatasnamakan Ketua Kelompok Penerima Program 1, urung ditagih.

Penulis: Doni Prasetyo | Editor: Deddy Humana
SURYA.CO.ID/Doni Prasetyo
Katimin, warga Dusun Jetis RT01/RW01, Desa/Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan surat panggilan penagihan kekurangan pembayaran material dari kantor desa. 

SURYA.CO.ID, MAGETAN - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap Tukimin (65), penerima program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Magetan, masih berbuntut. Meski sebagian uang pungli sudah dikembalikan, mendadak muncul kabar bahwa Tukimin telah diperiksa polisi.

Dari informasi yang didapatkan, Jumat (5/11/2021), warga Dusun Jetis RT01/RW01, Desa/Kecamatan Ngaribo, Kabupaten Magetan itu sudah tiga kali didatangi polis di rumahnya. Tidak diketahui bagaimana pemeriksaan yang dilakukan polisi kepada Tukimin.

SURYA tidak berhasil mendapat konfirmasi dari Kasatreskrim Polres Magetan, AKP Rudi Hidajanto terkait permintaan keterangan yang dilakukan anggotanya.

"Tepatnya bukan diperiksa, tetapi dimintai keterangan. Itu menurut istri saya, yang saya minta mendampingi bila ada pertanyaan dari Pemkab Magetan atau instansi lain terkait program bantuan rehab rumah warga miskin," ungkap Muhajir Ketua RT01/RW01 Dusun Jetis, kepada SURYA, Jumat (5/11).

Diungkapkan Muhajir, Tukimin masih termasuk kerabat dekatnya. Dan sejak diberitakan bahwa Tukimin diduga jadi korban pungli perangkat desa dalam program RTLH, warga miskin itu didatangi wartawan, LSM, pejabat pemda bahkan penegak hukum, dan ditanya kronologi kejadian itu.

"Kita diminta mendampingi agar Pak Tukimin bisa runtut menjelaskan awalnya menerima program perbaikan (RTLH) dari pemerintah itu. Maklum, Pak Tukimin hanya sekolah dasar tidak lulus. Kalau Pak Tukimin takut, sebenarnya tidak. Tetapi (pendampingan) hanya agar ceritanya bisa dipahami semua," ujar Muhajir.

Menurut Muhajir, uang pungutan yang diminta pihak desa kepada Tukimin, diterima Kepala Desa Ngariboyo tetapi langsung dikembalikan begitu diberitakan di media. Sementara pungutan kedua yang mengatasnamakan Ketua Kelompok Penerima Program 1, urung ditagih.

"Setelah terekpos di media massa, uang Pak Tukimin langsung dikembalikan. Jumlah yang dibayarkan Tukimin Rp 915.000, dikembalikan Rp 912.500," tutur Muhajir.

Dan lucunya, tambah Muhajir, setelah ramai diberitakan, pihak toko material, pendamping desa, dan seseorang yang kemungkinan dari pemda, mendatangi rumah Tukimin. Mereka menyampaikan bahwa sisa uang di toko material sebesar Rp 187.000, tidak bisa dikembalikan secara tunai, tetapi berwujud material.

"Banyak hal lucu dan janggal dari praktik pungutan ke orang miskin ini. Pelakunya juga beragam," seloroh Muhajir.

Seperti diberitakan SURYA, Tukimin yang juga warga miskin adalah penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias RTLH sebesar Rp 20 juta. Dari jumlah bantuan itu, masing-masing Rp 17,5 juta digunakan untuk membeli bahan bangunan ke toko yang ditunjuk dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang.

Rumah reyot Tukimin pun dibangun dengan biaya bantuan itu dan swadaya atau dibantu warga sekitar. Tukimin mengira masalah beres setelah rumahnya selesai direnovasi, namun mendadak datang tiga orang yang diketahui, adalah pendamping program, perangkat desa, dan seorang lagi yang tidak dikenal.

Mereka memberikan surat undangan agar Tukimin datang ke kantor Desa Ngariboyo. Surat itu ditandatangani Kepala Desa Ngariboyo, Sumadi.

Si miskin kaget begitu menghadap kades karena ia malah diminta membayar uang kurangan material sebesar Rp 912.500. Kemudian Tukimin kembali mengambil uang sisa uang tukang Rp 915.000 dan diberikan kepada kades.

Teganya, selisih uang Rp 2.500 dari Tukimin pun ikut diambil. "Setelah ramai diberitakan (dugaan pungi) itu, uang Pak Tukimin sebesar Rp 915. 000 dikembalikan Rp 912.500. Kok tega ya. Kalau ini tidak diproses, maka tidak ada efek jera. Seandainya orang miskin diam, pastinya kasus ini tidak terungkap," tegas Muhajir. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved