Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Gubernur Khofifah Minta Pembangunan Jembatan Kanor-Rengel Rampung Akhir Tahun

Saat ini Jembatan Kanor-Rengel sedang dalam proses pengerjaan, untuk itu Gubernur Khofifah berharap akhir tahun ini jembatan tersebut bisa rampung.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky meninjau lokasi insiden perahu terbalik di Bengawan Solo, Jumat (5/11/2021). 

SURYA.CO.ID, TUBAN - Dalam kunjungannya ke Tuban, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky juga meninjau lokasi insiden perahu terbalik di Bengawan Solo, Jumat (5/11/2021).

Lokasi tersebut, tepatnya berdekatan dengan lokasi pembangunan jembatan Kanor-Rengel yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.

Di lokasi tersebut, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya keselamatan penumpang pada pengguna transportasi penyeberangan sungai dan danau.

Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa Peraturan Menteri Perhubungan No 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau telah menjelaskan berbagai atauran terkait dengan penyelenggaraan angkutan penyeberangan sungai dan danau. Termasuk bagaimana standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau.

"Sesungguhnya kejadian ini juga menjadi referensi kepada kita semua, terkait dengan regulasi angkutan sungai danau dan penyeberangan," tuturnya.

Dikatakan Khofifah, di Jawa Timur banyak layanan angkutan sungai atau danau yang perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah.

Kejelasan trayek, standar kelaikan angkutan, sertifikasinya nahkoda juga ada keamanan bagi pengguna sarana transportasi penyeberangan sungai dan danau yang harus benar-benar diperhatikan.

Pasalnya banyak masyarakat yang menggunakan akses tersebut sebagai alternatif pilihan untuk mempercepat perjalanan menuju daerah tujuan, sementara standar keamanannya belum maksimal.

Oleh sebab itu Gubernur meminta pihak terkait, dalam hal ini bupati/wali kota, Dinas Perhubungan Pemprov Jatim dan kabupaten/kota untuk segera merapikan regulasinya.

"Semuanya, intinya regulasi itu bisa kita rapikan bersama. Saya koordinasi dengan Dishub, bagaimana kita memastikan karena untuk sertifikasi nahkoda dan untuk kelaikan dari armada itu dari kewenangan pusat," tegasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved