Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Program Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jatim Akan Diperluas Jadi 25 Daerah

Gubernur Khofifah memastikan, bahwa tahun 2022 mendatang, program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim akan diperluas.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan, bahwa tahun 2022 mendatang, program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim akan diperluas.

Jika saat ini program tersebut hanya menyasar lima kabupaten yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan, ke depan akan ditambah menjadi 25 daerah.

Gubernur Khofifah mengatakan, bahwa perluasan ini menjadi keputusan pemerintah pusat. Yang telah dikoordinasikan bersama Pemprov Jatim, BPS dan juga sejumlah terkait.

"Kami sudah dapat surat dari Kemendagri, di 2022 itu akan tambah lagi untuk daerah yang mendapatkan konsen penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ada 25 kabupaten/kota akan masuk dalam panggulangan kemiskinan. Tulungagung dan Surabaya juga masuk," tegas Khofifah, Rabu (3/11/2021).

Dengan adanya arahan dari Pemerintah Pusat tersebut, Gubernur Khofifah memastikan, bahwa Pemprov Jatim akan bersinergi dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim.

Ia melanjutkan, selama ini, sejatinya Pemprov Jatim juga sudah memberikan sejumlah intervensi dalam penanganan kemiskinan.

Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program, yaitu menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Khofifah menyebut, jika Pemprov Jatim telah mematok target yang sama dengan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024.

"Fokus program pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran, di mana Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 Lansia, kemudian juga anggaran senilai Rp 14,4 miliar untuk 4.000 orang pada Program Asistensi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)," tegas Khofifah.

Tidak hanya itu, APBD Pemprov Jatim juga dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin sebesar Rp 1,35 miliar dan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp 882 miliar.

Sedangkan untuk fokus Peningkatan Pendapatan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Rp 1,35 miliar untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Anti Poverty Program sebesar Rp 3,9 miliar.

Dan yang ketiga, guna peminimalan Wilayah Kantong Kemiskinan telah dialokasikan pula Rp 2,45 miliar untuk 1.400 Rumah Tangga (RT) melalui program Elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta Program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp 30 miliar untuk 2.000 unit rumah.

Sedangkan untuk intervensi tahun 2022 akan dihitung kembali mengingat akan ada perluasan ke 25 kabupaten/kota lainnya.

"Insya Allah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan massif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved