DPRD Surabaya

Dewan Desak Pemkot Lindungi Warga dari Korban Pinjol dengan Perda

Selain menerima curhat masalah bansos yang salah sasaran, dalam resesnya Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mengedukasi warga terkait pinjol.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Parmin
surya.co.id/nuraini faiq
PINJOL - Selain menerima curhat masalah bansos yang salah sasaran, dalam resesnya Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah juga mengedukasi warga terkait pinjaman online (pinjol), karena sudah banyak yang menjadi korban pinjol.  

SURYA.co.id | SURABAYA - Masa reses dengan turun langsung menjaring aspirasi masyarakat Surabaya dimaksimalkan oleh Laila Mufidah.

Wakil Ketua DPRD Surabaya ini juga mengedukasi warga terkait pinjaman online atau pinjol, karena sudah jatuh banyak korban. 

Menurut Laila, maraknya pinjol di tengah masyarakat itu harus menjadi perhatian bersama. Apalagi saat ini banyak yang menjadi korban pinjaman utang yang tidak manusiawi ini.

"Banyak dari kalangan guru, pedagang, dan masyarakat biasa (menjadi korban," ucap Laila, Minggu (31/10/2021).

Dalam kesempatan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat di Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Senin (25/10/2021) lalu, Laila Mufidah mengajak masyarakat mewaspadai pinjol.

Sekalipun kepepet, sebaiknya hindari pinjol ini. Selain bunganya yang mencekik, juga cara penagihan yang tidak punya etika.

Laila menceritakan ada warga yang mengadu ke dirinya terkait tanggungan pinjol. Warga ini terpaksa melakukan pinjol karena kebutuhan mendesak. Warga ini pinjam Rp 2,5 juta.

 Namun uang yang diterima hanya Rp 1,6 juta. Sementara dia diwajibkan mencicil setiap minggu. Semakin besar pinjaman, semakin membengkak cicilannya. 

"Era digital memang berdampak pada setiap sisi kehidupan, termasuk dalam utang-piutang. Marak pinjol. Mari semua warga hindari pinjol ini," kata Laila. 

Semua pihak, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dan seluruh komponen kota ini harus melindungi diri dan warganya dari jeratan pinjol.

Menurut Laila, sudah saatnya ada peratutan daerah (perda) yang mengatur tata kelola dan operasional pinjol di Surabaya. Apakah sudah seharusnya dilarang atau cukup diatur secara ketat. Mengingat dampaknya menyengsarakan warga. 

Perda Pinjol harus segera diinisiasi untuk melindungi warga dari tidak manusiawinya pinjol. Pemkot bersama DPRD Surabaya harus serius mencarikan solusi atas maraknya pinjol. Jangan ada lagi warga yang menjadi korban karena pinjol. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved