Breaking News:

Berita Magetan

Ada Aroma Pungli dalam Program RTLH Magetan, Warga Miskin Kaget Masih Diminta Bayar Rp 900 Ribu

Seperti diketahui, program RTLH itu merupakan program dari pemerintah pusat lewat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Magetan.

Penulis: Doni Prasetyo | Editor: Deddy Humana
surya/doni prasetyo
Katimin menunjukkan rumahnya di Dusun Jetis RT01/RW01, Desa/Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jumat (29/10/2021). Ia adalah penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

SURYA.CO.ID, MAGETAN - Pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Magetan terindikasi beraroma pungli (pungutan liar), karena ternyata warga penerima program itu dikenai biaya tambahan. Seperti yang dialami warga miskin penerima program RTLH di Desa/Kecamatan Ngariboyo, yang mengaku diminta membayar Rp 900.000 dengan dalih untuk membayar kekurangan material.

Seperti diketahui, program RTLH itu merupakan program dari pemerintah pusat lewat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Magetan. Sasarannya adalah rumah-rumah yang tidak layak milik warga miskin, agar dirombak dengan anggaran dari pusat.

Tetapi kenyataannya, warga miskin yang rumahnya sudah dirombak, masih diminta membayar kekurangan pembelian material. Itu disampaikan Katimin, warga Dusun Jetis, RT01/RW01, Desa/Kecamatan Ngariboyo kepada SURYA, Jumat (29/10/2021).

"Rumah saya sudah selesai dibangun warga, tetangga kanan kiri secara swadaya. Setelah itu datang pendamping program RTLH dan seorang perangkat desa. Saya diminta datang ke kantor desa, katanya untuk membayar kekurangan material bangunan," tutur Katimin.

Informasi itu sontak membuat Katimin kaget, Warga kurang beruntung itu tidak pernah berpikir harus membayar tagihan kekurangan material bangunan, yang tidak pernah dipakainya.

"Surat panggilan tagihan kekurangan material bangunan itu diantar pendamping program RTLH dan perangkat desa. Dan surat panggilan itu ditandatangani Kades Ngaroboyo," tambah Katimin, sambil menunjukan selembar surat panggilan itu kepada wartawan.

Menurut Katimin, bantuan program RTLH yang diterima dari Dinas Perkim Kabupaten Magetan itu sebesar Rp 20.000.000, termasuk biaya ongkos tukang sebesar Rp 2.500.000.

"Rumah saya dibangun secara gotong royong oleh warga dusun sini, sehingga ongkos tukang bisa hemat. Tetapi setelah rumah saya selesai, datang surat panggilan dari kantor desa. Katanya ada kekurangan biaya material,"katanya.

Dikatakan Katimin, pembayaran kekurangan material itu diterima langsung Kades Ngariboyo, tanpa ada penjelasan pembayaran material bangunan apa dan kuitansi pembayaran.

Dan ternyata, tidak hanya Katimin tetapi ada beberapa penerima program RTLH yang mengeluh dimintai pungutan itu. Yang memprihatinkan, pungutan dari pihak desa untuk warga penerima RTLH tidak sama, namun minimal nominalnya Rp 900.000. Semua yang ditagih pihak desa juga tanpa penjelasan dan kuitansi pembayaran.

Sementara Kades Ngariboyo masih sulit ditemui meski beberapa kali hendak dikonfirmasi di kantornya. Sedang perangkat lain termasuk Sekretaris Desa setempat, mengaku tidak tahu.

Muhajir Ketua RT01/RW01, Dusun Jetis, Desa/Kecamatan Ngariboyo yang dikonfirmasi terpisah mengaku kaget mendengar adanya tarikan tidak jelas dan tanpa kuitansi dari pihak kantor desa.

"Sebelum anggaran program RTLH itu cair, kami sudah mengajukan rencana anggaran belanja (RAB) material bangunan sesuai jumlah anggaran bantuan RTLH yang turun. Semua klop dengan nilai anggaran RTLH yang turun. Kok tahu-tahu penerima RTLH ditagih kekurangan pembayaran material bangunan," kata Muhajir kepada SURYA, Jumat (29/10).

Muhajir tidak menjelaskan siapa pihak yang seharusnya mempertanggungjawabkan dugaan pungli itu. SURYA juga belum mengkonfirmasi hal itu kepada dinas terkait. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved