Breaking News:

Konflik Partai Demokrat

Sosok Jhoni Allen Kubu Moeldoko Gugatannya ke Pengadilan Tinggi Ditolak, 2 Kali Kubu AHY Menang

Sosok Jhoni Allen Merbun di kubu Moeldoko telah dua kali gagal melawan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah dua gugatanya ditolak majelis hakim

Editor: Iksan Fauzi
Kolase TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat/Kompas.com
Jhoni Allen dipecat Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Gugatan Jhoni Allen kembali ditolak. 

"Nah, persoalannya itu tidak ditempuh. Jadi, saya menggunakan istilah akal-akalan, nggak bisa pengadilan dipakai untuk akal-akalan bermain main dan ini bisa berbahaya sekali," terang Bambang dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (24/10/2021).

Menurut Bambang, mekanisme keputusan atau aturan yang dipakai Kemenkumham untuk mengesahkan hasil kongres tersebut dinilai sudah jelas. Sehingga, gugatan ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum

"Jadi kalau aturan aturan itu kemudian dichalange melalui persidangan seperti ini, padahal aturan itu aturan yang clear, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum," tambah Bambang.

Jika ada pihak kader yang merasa keberatan, seharusnya mengajukan banding ke mahkamah partai.

"Kalau kau mau mempersoalkan itu waktu nya harus ada. Caranya mekanismenya juga harus melakukan keberatan harus mengajukan banding, itu semua aturan," jelas Bambang.

Namun, ternyata para mantan kader yang malah membawanya ke pengadilan. Padahal, persoalan yang dibawa ke pengadilan merupakan suatu hal yang bukan main-main.

AD/ART Partai Demokrat juga Digugat

Selain gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Menkumham terkait hasil kongres Partai ke lima tahun 2020, AD/ART Partai Demokrat juga digugat kubu Moeldoko.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke MA.

Judicial Review yang dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020.

"Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?," kata Yusril dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (24/10/2021).

Ini dilakukan Yusril karena adanya dukungan dari pendapat para ahli yang meyakinkan bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART.

Hal tersebut untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak.

"Karena itu saya menyusun argumen yang Insya Allah cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Dr Fahry Bachmid," tambah Yusril.

Sebab, penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan, karena AD/ART dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang. (Tribunnews.com)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved