Breaking News:

Berita Nganjuk

Berkejaran dengan Musim Hujan, DPRD Nganjuk Warning Proyek Pedestrian Rp 23 Miliar Dipercepat

Dijelaskan Marianto, karena jumlah pekerja yang dikerahkan tidak banyak maka progress pengerjaan belum terlihat maksimal.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Proyek pedestrian sepanjang jalan A Yani Kota Nganjuk yang diminta dipercepat oleh Komisi 3 DPRD Nganjuk. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Pelaksana proyek pedestrian sepanjang Jalan A Yani di sisi Timur Kota Nganjuk, mulai mendapat peringatan dari DPRD setempat. Dewan memperingatkan agar proyek senilai Rp 23 miliar itu dipercepat penyelesaiannya karena dikhawatirkan sudah datang musim penghujan pada November depan.

Dewan juga memperingatkan bahwa perlakuan pencairan dana insentif daerah (DID) langsung dari APBN untuk proyek itu, berbeda dengan DAU ataupun APBD Kabupaten Nganjuk.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk, Marianto mengatakan, pihaknya melihat pengerjaan proyek pedestrian dan fasilitas pendukung lainya terkesan lambat. Hal itu bisa dilihat dari jumlah pekerja proyek yang dirasa kurang.

"Kami khawatir bila di Kota Nganjuk sudah turun hujan maka pengerjaan proyek pedestrian pasti akan melambat, ini dikarenakan genangan air hingga banjir bisa terjadi kembali," kata Marianto, Kamis (28/10/2021).

Dijelaskan Marianto, karena jumlah pekerja yang dikerahkan untuk pembangunan pedestrian tidak banyak maka progress pengerjaan belum terlihat maksimal. Padahal proyek pedestrian sisi Timur Jalan A Yani tersebut cukup panjang. Belum lagi kelanjutan pedestrian sisi Barat melanjutkan pengerjaan yang telah selesai dibangun pada 2020 lalu.

"Untuk itu, kami telah meminta OPD terkait Pemkab Nganjuk agar meminta pelaksana proyek mempercepat pengerjaan dengan mengerahkan tenaga kerja lebih banyak. Apalagi di Nganjuk sekarang ini cukup banyak tenaga kerja bangunan yang bisa dimanfaatkan," ucap Marianto.

Di samping itu, ungkap Marianto, dalam proyek pembangunan pedestrian sepanjang Jalan A Yani tersebut menggunakan anggaran dari DID Rp 23 Miliar. Di mana perlakuan penggunaan DID berdeda dengan perlakuan DAU ataupun APBD Nganjuk. Di mana DID baru bisa dicairkan dari APBN berdasarkan hasil pengerjaan yang dilakukan pelaksana proyek setiap dua bulan.

"Dengan demikian apabila pengerjaan proyek mencapai 40 persen, maka hasil pengerjaan itu yang dibayar DID dari APBN," tandas Marianto.

Karena itu, tambah Marianto, apabila sampai akhir waktu pengerjaan proyek di bulan Desember nanti hanya mencapai 80 persen maka hasil itu yang dibayar oleh DID dari APBN. Artinya, rakyat Nganjuk yang rugi karena DID tidak bisa diserap semuanya untuk pembangunan pedestrian.

"Makanya, kami memperingatkan OPD dan pelaksana proyek untuk maksimal dalam mengerjakan proyek pedestrian. Jangan sampai rakyat Nganjuk dirugikan karena pemanfaatan DID tidak bisa 100 persen untuk pembangunan pedestrian itu," tutur Marianto. *****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved