Breaking News:

Berita Situbondo

Dua BUMD Merugi Terus, Bupati Situbondo Usulkan Ditutup; Anggota Dewan Sampai Kaget

"Karena (dua BUMD) tidak efisien dan selalu rugi terus, " kata Bung Karna kepada SURYA usai mengikuti sidang paripurna.

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Situbondo mendadak dikejutkan usulan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, Rabu (27/10/2021). Bupati Karna menyampaikan usulan dalam bentuk raperda kepada anggota DPRD, agar mempertimbangkan penghapusan atau dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Situbondo.

Dua BUMD yang diusulkan untuk ditutup dan diganti menjadi Unit Pelayanan Tehnis (UPT) itu, adalah Perusahaan Daerah (Perusda) Banongan dan Perusda Wisata Pasir Putih. Bung Karna, sapaan bupati, berdalih pihaknya mengusulkan raperda penghapusan dua BUMD itu karena selama ini kinerjanya tidak efisien dan selalu merugi.

"Karena (dua BUMD) tidak efisien dan selalu rugi terus, " kata Bung Karna kepada SURYA usai mengikuti sidang paripurna.

Dua Perusda itu, kata Bung Karna, akan diganti menjadi UPT yang nantinya melekat di dinas lain. Dengan begitu, diharapkan kinerja dua perusda itu akan lebih dan terarah serta menghemat operasional.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi mengatakan, perubahan Propemperda sebenarnya boleh dilakukan setiap tahunnya. Dan yang menjadi catatan atas usulan penghapusan BMUD itu sebenarnya hanya pada mekanisme.

Namun politisi PKB ini mengakui usulan yang disampaikan bupati saat rapat paripurna itu memang membuat anggota dewan kaget. "Kami kaget tetapi kami masih meminta ketegasan pimpinan sidang. Apakah penyampaian usulan ini langsung disetujui, atau dianggap cacat dari sisi mekanisme (pengusulan)," kata Mahbub.

Mahbub menjelaskan, seharusnya ada mekanisme di mana bupati mengirim surat kepada DPRD dan selanjutnya dilakukan pembahasan di Papemperda DPRD dengan Bagian Hukum, Sekretariat Daerah serta SKPD Pemkab Situbondo.

"Baru dari beberapa pertemuan itu bisa disepakati atau tidak, dan usulan di Perpemdanya itu harus ditandatangani kedua pihak (pemkab dan dewan)," jelasnya.

Mahbub menambahkan pula, dewan bisa mempertimbangkan substansi mekanisme penyusunan usulan raperda itu, di antaranya memastikan ketersediaan anggarannya. "Jangan hanya bersemangat mengusulkan, tetapi anggarannya tidak ada. Itu nanti akan membawa masalah pada dinas (di mana kedua perusda itu melekat)," pungkasnya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved