Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Banyak Lulusan SMK Jatim Pilih Bekerja Profesional dan Personal, Khofifah: Mereka Bukan Pengangguran

Gubernur Khofifah merekomendasikan agar ada berubahan perspektif terkait sebutan dan status bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat memberikan arahan di Makodam V Brawijaya, Senin (25/10/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa merekomendasikan agar ada berubahan perspektif terkait sebutan dan status bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pasalnya, hal ini terkait adanya data yang menyebut bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mendominasi jumlah pengangguran di Indonesia termasuk Jawa Timur. Hal ini mendongkrak pemaknaan atau definisi TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka).

Padahal, menurut Gubernur Khofifah, rumusan dam definisi TPT perlu dicermati ulang karena kenyataanya lulusan SMK tersebut tidak menganggur.

Namun mereka para lulusan SMK banyak juga yang lebih memilih bekerja secara profesional-personal dan mereka mendapat income atau pendapatan. Hal itu bahkan menjadi tren di industri 4.0 dewasa ini.

Sehingga menurutnya para lulusan SMK ini tetap harus dikategorikan sebagai lulusan yang bekerja. Bukan sebagai pengangguran yang akhirnya memberikan sumbangan tinggi pada TPT.

Oleh sebab itu, ditegaskan Gubernur Khofifah, hal ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Jatim bersama bidang pendidikan khususnya Dudika.

Mengingat, lulusan SMK dipersiapkan untuk mengisi lapangan kerja namun karena definisi TPT mengasumsikan bekerja dalam sebuah institusi maka data lulusan SMK mendominasi angka pengangguran.

"Status lulusan SMK yang memilih bekerja secara profesional-personal belum bisa dimasukkan kategori bekerja. Inilah yang kemudian menjadi penyebab mengapa Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan SMK disebut tertinggi. Cukup banyak pelajar SMK lebih memilih sebagai pekerja profesional-personal ketimbang kerja di institusi atau Industri," tuturnya.

Terkait hal ini, Gubernur Khofifah sudah berkomunikasi dengan BPS supaya ada proses kelanjutan di Kemendikbud, utamanya Dirjen Vokasi dan Direktur SMK.

"Kami cocokkan definisi TPT untuk mencari format BPS agar bisa mengakomodir bahwasannya alumni SMK yang memilih kerja profesional-personal dan mendapatkan income sehingga tidak masuk kategori TPT," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved