Breaking News:

Berita Bangkalan

Jalan Nasional Madura Dilebarkan pada 2022, Anggota DPR RI Minta Pembiayaan Lebih Banyak dari APBN

Hal itu tentu saja mengubur minat para investor untuk menanamkan modalnya karena laju distribusi barang dan jasa tidak lancar.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad faisol
Anggota Komisi V Fraksi PKB DPR RI Dapil Jatim XI Madura, H Syafiudin memastikan pelebaran jalan nasional penghubung Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep telah terprogram di tahun 2022. 

Seperti diketahui, diterbitkannya Perpres Nomor 80 Tahun 2019 menjadi asa untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan diplot sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 dalam konsep Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Terbaru, para pemangku kebijakan di empat kabupaten, Provinsi Jatim, hingga Pemerintah Pusat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Jalan Lintas Selatan (JLS) Madura di Kabupaten Pamekasan, Kamis (21/10/2021). Pemerintah Pusat memproyeksikan pembangunan JLS di Bangkalan akan menyedot APBN senilai Rp 300 miliar.

Namun berdasarkan Feasibility Study (FS) yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jawa Timur, pagu anggaran diproyeksikan senilai Rp 700 miliar untuk kebutuhan lahan sepanjang 30,16 Km. Hasil kajian, proyek JLS diperkirakan akan melewati sedikitnya 2.000 pemukiman, 28 ribu meter persegi tegalan, dan 5 ribu meter persegi area persawahan.

Selain JLS Bangkalan-Sampang dengan pembiayaan APBN, Perpres 80 juga mengamanahkan percepatan pembangunan ekonomi di Madura melalui pembangunan tol akses Suramadu-Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dengan konsep pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan (KPBU), pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di akses Suramadu (KPBU).

Selain KPBU, pihak swasta akan dilibatkan dalam pembangunan Madura Industrial Seaport City (Mis-C), pembangunan kawasan indsutri terpadu dengan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Proyeksi total anggaran ditaksir mencapai Rp 30 triliun.

Melihat postur pendanaan dengan konsep KPBU dan swasta, H Syafi menilai proyek-proyek besar sebagai trigger percepatan pembangunan ekonomi di Pulau Madura sulit terwujud. Karena itu, ia mendorong pemerintah lebih berperan aktif dengan merubah komposisi pembiayaan menjadi 50-50 antara APBN-KPBU.

“Dari total proyeksi anggaran senilai Rp 30 triliun itu, hanya Rp 300 miliar yang menjadi beban APBN. Saya berharap pemerintah pusat merubah kebijakan pembiayaan dari KPBU menjadi APBN. Karena sejak Perpres 80 diteken, belum ada investor berskala besar masuk Madura,” pungkasnya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved