Breaking News:

Berita Nganjuk

Beber Aturan Izin Penanaman Modal, DPMPTSP Nganjuk Terapkan Keterbukaan Informasi ke Masyarakat

sosialisasi itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP Nganjuk. Khususnya dalam memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Nganjuk, Sudrajat berikan pemaparan sosialisasi kebijakan terbaru penanaman modal kepada para pelaku usaha bidang kesehatan. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Sebanyak 25 pelaku usaha apotek di Kabupaten Nganjuk mengikuti sosialisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal itu dilakukan untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan penanaman modal.

Kepala DPMPTSP Nganjuk, Sudrajat mengatakan, sosialisasi kebijakan penanaman modal tersebut didasarkan pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor 10 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) Non fisik.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya DPMPTSP untuk memberi ruang diskusi, serta keterbukaan informasi. Dan masyarakat bisa mengetahui langkah serta peraturan terbaru, terutama terkait dengan perizinan usaha.

"Kegiatan itu kami tujukan bagi para pelaku usaha bidang kesehatan berkaitan kebijakan penanaman modal. Serta hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh toko obat dalam mengurus perizinannya," kata Sudrajat.

Dijelaskan Sudrajat, sosialisasi itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP Nganjuk. Khususnya dalam memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal.

"Diharapkan juga untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal," ucap Sudrajat.

Sementara Kabid Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Nganjuk, Hardjono menambahkan, bagi pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar segera mendaftarkan usahanya.

Caranya yakni bisa melalui laman www.oss.go.id . Pada laman tersebut, pengusaha akan mendapat NIB.

"Karena NIB merupakan hal utama dan pertama yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, maka bagi pelaku usaha hal itu sangat penting dalam melegalkan usahanya sesuai aturan yang berlaku," tutur Hardjono. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved