Breaking News:

Berita Lamongan

Sanksi Tegas Menanti ASN Pemkab Lamongan yang Langgar Larangan Selama Libur Maulid Nabi

Sikap tegas juga disampaikan Sekkab Lamongan, Moh Nalikan kepada para ASN, dan PPPK di Pemkab Lamongan.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/hanif manshuri
Sekkab Lamongan Moh. Nalikan 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) bepergian ke luar daerah, termasuk cuti selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021.

Tak terkecuali, sikap tegas juga disampaikan Sekkab Lamongan, Moh Nalikan kepada para ASN, dan PPPK di Pemkab Lamongan.

Ia tidak ingin ASN Lamongan memanfaatkan libur dengan menerjang apa yang telah diatur dalam SE Kemenpan RB.

"Larangan cuti dan bepergian untuk ASN diatur dalam SE Menpan RB nomor 13/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah, atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19," kata Sekkab Lamongan, Moh. Nalikan saat dikonfirmasi terkait kebijakan libur Maulid Nabi Muhammad yang diberlakukan bagi para ASN, Kamis (14/10/2021).

Pemerintah telah memastikan menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tanggal 20 Oktober 2021.

Baca juga: Bupati Pamekasan Pernah Jadi Pengusaha Kerupuk saat Kuliah di UMM, Petik Keuntungan Jutaan

"Tapi kebijakan ini dikecualikan bagi ASN yang sedang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti penting lainnya, " ungkapnya.

Menurut Nalikan, ASN Lamongan harus bisa memberi contoh pada masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini yakni, agar Lamongan bisa menaikkan level, dari level 3.

Ia berharap pada libur nasional nanti itu memicu cluster baru. Makanya kalau ASN di Lamongan bisa menjadi contoh mematuhi aturan MenPAN RB, maka kepatuhan masyarakat juga merujuk pada aparat pemerintah.

Nalikan menegaskan, melalui prosedur kepegawaian, pemerintah daerah akan memberlakukan sanksi bagi para ASN yang melanggar pada libur nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Ketentuan itu sudah jelas sesuai yang tertuang dalam SE yang ditandatangani Menpan RB Tjahjo Kumolo pada Jumat 25 Juni 2021.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved