Breaking News:

Berita Nganjuk

Raperda PAPBD 2021 Langsung Disepakati, Pemkab Nganjuk Segera Kebut Infrastruktur Jalan

Dan sisa anggaran yang mencapai sekitar Rp 15 miliar akan digunakan semuanya untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi (kiri) bersama Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono menyepakati persetujuan bersama Raperda PAPBD 2021 menjadi Perda PAPBD 2021. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - DPRD Nganjuk bersama Pemkab Nganjuk akhirnya bersepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Derah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2021.

Dengan demikian Raperda PAPBD 2021 langsung diusulkan ke Gubernur Jawa Timur untuk disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Nganjuk.

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, kesepakatan dan persetujuan Raperda PAPBD tersebut setelah dilakukanya lewat pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab Nganjuk secara marathon.

Di mana pembahasan Raperda PAPBD itu tidak ada kendala karena sebelumnya sudah dibahas dalam usulan KUA-PPAS PAPBD tahun 2021.

"Intinya dalam Raperda PAPBD tidak banyak perubahan yang dibahas. selain karena memang anggarannya tidak banyak," kata Tatit, Kamis (14/10/2021).

Pada umumnya, dikatakan Tatit, tidak banyak perubahan anggaran dalam APBD tahun 2021. Ini karena banyak anggaran yang masih digunakan untuk penanganan Covid-19 dan vaksinasi. Dan sisa anggaran yang mencapai sekitar Rp 15 miliar akan digunakan semuanya untuk pembangunan infrastruktur jalan.

"Tentunya ini karena infrastruktur jalan dinilai cukup penting untuk memperlancar perekonomian masyarakat dan pembangunan," ucap Tatit.

Dan dengan sisa waktu hingga akhir tahun 2021 yang semakin pendek, DPRD bersama Pemkab Nganjuk berkomitmen untuk melakukan pembahasan anggaran dengan cepat dan tepat.

Baik itu Perubahan APBD tahun 2021 hingga pengajuan APBD tahun 2022. Ini karena untuk pembahasan APBD 2022 diharusnya selesai pada November, dan Desember sudah harus disahkan.

"Apabila pembahasan APBD 2022 tidak memenuhi target waktu yang telah ditetapkan maka bisa disemprit Gubernur Jawa Timur dan itu yang tidak ingin terjadi untuk Nganjuk," tandas Tatit.

Sementara Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi atas disepakati dan disetujuinya Raperda PAPBD 2021 menjadi Perda PAPBD 2021 oleh DPRD. Dengan demikian pihaknya akan segera menjalankan keputusan dalam Perda PAPBD tahun 2021.

"Yang jelas kami akan segera menjalankan Perda PAPBD tersebut mengingat sisa waktu tahun ini semakin pendek. Terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan di Nganjuk," tutur Marhaen. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved