Breaking News:

Berita Pamekasan

Pemalsu Dokumen Sekolah Divonis 1 Bulan, Pengacara Usman Al-Farisy Pamekasan : Seharusnya 6 Tahun!

Padahal Miftahul sudah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai atau menggunakan surat palsu

Penulis: Muchsin | Editor: Deddy Humana
surya.co.id/muchsin
Suasana sidang vonis kasus pembobolan uang nasabah Bank Jatim di PN Pamekasan. 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN - Polemik kepemilikan Lembaga Pendidikan (LP) Nurul Hikmah Pamekasan yang diperebutkan Yayasan Usman Al-Farsy dan Yayasan Usman Alfarisi, berakhir di meja hijau. Sebab Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan yang mengadili sengketa ini memenangkan Yayasan Usman Al-Farsy, selaku pemilik sah LP Nurul Hikmah.

Sementara Miftahul Kamil yang menjadi terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan peralihan izin operasional RA Nurul Hikmah dari Yayasan Usman Al-Farsy kepada Yayasan Usman Alfarisi, dengan memalsu dokumen, dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan 15 hari.

Namun vonis yang dijatuhkan PN Pamekasan terhadap Mifathul dinilai terlalu rendah, sehingga membuat kecewa pihak Yayasan Usman Al-Farsy. Padahal Miftahul sudah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai atau menggunakan surat palsu yang merugikan Yayasan Usman Al-Farsy.

Humas Yayasan Usman Al-Farsy, Alvia Nuris didampingi sejumlah pengurus Yayasan Al-Farsy, kepada SURYA, Kamis (14/10/2021) mengatakan, melihat dari kasus pemalsuan dokumen dan terdakwa dijaring dengan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), seharusnya hukumannya tidak seringan ini.

Menurut Alvia, semua ini juga lantaran jaksa penuntut umum (JPU) hanya menuntut terdakwa hukuman 3 bulan. Sehingga majelis hakim PN Pamekasan pun hanya menjatuhkan vonis 1 bulan 15 hari dikurangi masa tahanan. “Ini yang membuat kami kaget, kenapa vonsinya seringan ini,” kata Alvia Nuris.

Alvia menjelaskan, berdasarkan bukti autentik dan dokumen kepemilikan, yaitu izin operasioanal, sertifikat lahan, Yayasan Usman Al-Farsy memang pengelola sah lembaga pendidikan RA Nurul Hikmah.

Namun saat Miftahul Kamil menjadi ketua Yayasan Usman Al-Farisy, ia mengklaim sebagai pemilik dengan memalsukan dokumen dan merubah kepemilikan dan izin operasional LP Nurul Hikmah di bawah Yayasan Usman Al-Farisy.

Dan pada awal Oktober 2020, pemalsuan dokumen yang dilakukan Mifathul itu terbongkar, sehingga pihaknya melaporkan kasus ini ke Polda Jatim. Dan beberapa kasus lainnya juga dilaporkan ke Polres Pamekasan.

Sedangkan Ainor Ridha dari Kantor Hukum AB & Parteners selaku kuasa hukum Yayasan Usman Al-Farsy, juga menyayangkan putusan PN yang memvonis terdakwa Miftahul dengan hukuman penjara 1 bulan 15 hari.

Padahal konsekuensi dari pasal 263 yang ditimpakan kepada Miftakhul adalah pidana penjara paling lama enam tahun. Sedangkan PN hanya menjatuhkan vonis satu bulan lebih. “Di mana letak keadilan ini. Vonisnya terlalu ringan,” tegas Ainor.

Dikatakan Ainor, tindakan Miftahul memalsukan dokumen kepemilikan dan pengolaan, tidak hanya merugikan Yayasan Usman Al Farsy, tetapi juga mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa dan siswi, di lembaga di bawah naungan yayasan. Selain itu, wali murid cemas dengan kelangsungan pendidikan anaknya, lantaran muncul polemik.

Ditambahkan, Yayasan Al Farsy mengelola beberapa lembaga pendidikan. Di antaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Hikmah, RA Nurul Hikmah, Madrasah Diniyah (Madin) Nurul Hikmah, SD Plus Nurul Hikmah dan SMP Plus Nurul Hikmah. *****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved