Breaking News:

Berita Sidoarjo

Kades Klantingsari di Sidoarjo Diringkus Saat Terima Uang Pungli PTSL

Kades Klantingsari, Wawan Setyo Budi Utomo melakukan pungutan liar terhadap warga yang mengajukan pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL

Penulis: M Taufik | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/M Taufik
Kades Klantingsari, Wawan Setyo Budi Utomo saat dikeler di Polresta Sidoarjo, Kamis (14/10/2021). 

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Wawan Setyo Budi Utomo, Kepala Desa (Kades) Klantingsari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, terus menunduk saat di Polresta Sidoarjo, Kamis (14/10/2021).

Pria 45 tahun yang tinggal di Dusun Bokongisor, Desa Klantingsari itu resmi jadi tersangka dan harus meringkuk di dalam penjara akibat perbuatannya.

Dia melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga yang mengajukan pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang digelar di desanya.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim satgas Saber Pungli unit Tipikor Satreskrim Polrestra Sidoarjo itu terjadi 7 Oktober lalu, sekitar pukul 19.20 WIB.

Saat itu, Kades Wawan tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) ketika menerima uang pungli dari empat orang warga.

Modusnya, tersangka melakukan penarikan biaya pembuatan surat kepemilikan hak bagi warga pemohon PTSL di Desa Klantingsari berupa surat keterangan jual beli, waris dan surat keterangan hibah.

"Saat OTT di rumah tersangka, petugas mendapati uang tunai senilai Rp 7.250.000 dan Rp 1.500.000," kata Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro.

Selain itu, petugas juga menyita beberapa barang bukti. Termasuk handphone, beberapa berkas, printer, stempel dan sebagainya.

Dalam praktiknya, pelaku menunjuk staf administrasi pemerintahan desa untuk membuat surat kepemilikan bagi warga yang belum punya alas hak. Kemudian dalam prosesnya warga dibebani untuk membayar biaya yang telah ditentukan oleh tersangka.

Tarifnya, surat keterangan hibah tersangka meminta biaya sebesar Rp 350.000, surat keterangan waris sebesar Rp 850.000 dan surat jual beli sebesar 5 persen dari nilai jual beli tanah.

Sebelum proses pengurusan PTSL berjalan, para pemohon yang belum mempunyai bukti kepemilikan tanah terlebih dahulu diminta untuk menemui tersangka. Dalam pertemuan itulah transaksi dilakukan.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved