Breaking News:

Berita Situbondo

Bersiap Rampingkan 10 OPD, Pemkab Situbondo Belum Tentukan Nasib Ratusan Tenaga Honorer

Janur Sastra Ananda, wakil ketua komisi I DPRD Situbondo juga membahas nasib para tenaga honorer akibat rencana perampingan

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Komisi I DPRD Situbondo bersama tim Otoda menggelar rapat membahas rencana perampingan OPD, Rabu (13/10/2021) lalu. 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Rencana perampingan OPD-OPD di lingkungan Pemkab Situbondo yang sudah dibahas Komisi I DPRD dan Tim Otoda, Rabu (13/10/2021), bisa jadi membuat waswas para PNS. Karena yang dirampingkan atau diringkas ada 10 OPD, yang tentu berdampak pada nasib ratusan PNS dan tenaga honorer.

Dalam skema perampingan itu, ada lima OPD yang digabung ke lima OPD lain. Padahal setiap OPD tentu memiliki para tenaga honorer yang nasibnya akan bergantung pada hasil perampingan itu.

Janur Sastra Ananda, wakil ketua komisi I DPRD Situbondo juga membahas nasib para tenaga honorer akibat adanya rencana perampingan organisasi itu. Memang pemda telah menyiapkan para PNS dari OPD yang digabung, untuk dimasukkan sebagai tenaga fungsional.

"Sedangkan nasib ratusan tenaga honorer di lima OPD belum ada kejelasan akan ditempatkan di mana. Berbeda dengan para PNS yang akan dimasukkan dari bidang struktural ke fungsional," ujar Janur kepada SURYA, Kamis (14/10/2021).

Jumlah PNS dari lima OPD yang terdampak perampingan, cukup banyak hingga mencapai ratusan orang. "Ada sekitar 250 PNS yang akan terimbas perampingan OPD itu," ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo itu.

Janur mencoba mencari penjelasan, apakah pemda juga membuat kajian mengenai pengaruh perampingan OPD pada para non ASN atau tenaga honorer. "Ini yang kami minta perhatian pemda, jangan sampai tenaga honorer yang belasan tahun mengabdi malah tak diperhatikan. Saya harap ada keputusan bijak, " ujar Janur.

Untuk itu, pihaknya meminta pemda mempertimbangkan masa pengabdian para tenaga honorer itu serta jangan sampai adanya penggabungan akan berdampak terhadap pelayanan. Apalagi tenaga honorer sendiri malah kehilangan pekerjaan.  "Mungkin SDM-nya berkurang, itu perlu dipertimbangkan, " tukasnya.

Sejauh ini Komisi I masih menampung masukan tentang persoalan tenaga honorer belum mengtahui pola yang akan dilakukan. "Kita belun tahu atau mengontrol proses rekrutmen para honorer. Ada aturan, di mana bupati dilarang mengangkat tenaga honorer, ini kendalanya," jelasnya.

Untuk itu, menurut Janur, diperlukan kebijakan khusus terhadap para honorer tersebut. "Saya rasa tenaga honorer yang ada bisa dimanfaatkan, misalnya ditempatkan ke OPD lain, " pungkasnya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved