Breaking News:

Berita Situbondo

DPRD dan Tim Otoda mulai Bahas Perampingan OPD Pemkab Situbondo

Komisi I DPRD Situbondo bersama tim Otonomi Daerah (Otoda)  mulai membahas rencana perampingan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Penulis: Izi Hartono | Editor: Parmin
surya.co.id/izi hartono
Komisi I bersama tim prosa saat menggelar rapat membahas rencana penampungan OPD di ruang rapat gabungan fraksi DPRD Situbondo. 

SURYA.co.id | SITUBONDO - Komisi I DPRD Situbondo bersama tim Otonomi Daerah (Otoda)  mulai membahas rencana restorisasi atau perampingan beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Situbondo, Rabu (13/10/2021).

"Kami komisi I mendapat amanat dari Paripilurna untuk membahas restorisasi atau perampingan, " ujar H Faisol,  Ketua Komisi I DPRD kepada Surya.co.id, Rabu (13/10/2021) . 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP)  mengatakan, sebelumnya pihaknya mempertanyakan sejauh mana pentingnya dilakukan restorisasi kepada tim otoda Pemkab Situbondo tersebut. 

"Al Hamdulillah tadi sudah tersampaikan secara utuh dan tadi langsung membahasnya satu persatu poin yang disampaikan tim otoda, " kata H Faisol. 

Ia mengaku selama rapat perumusan rencana penggabungan OPD tidak ada hanbatan, karena banyak masukan untuk penyempurnaan restorisasi yang disampaikan oleh anggota komisi I.

"Tadi kita sampai membedah naskah akademik, baik itu aspek yuridis dan sosiologis serta filosofisnya, " ujarnya. 

Selain itu,  lanjut H Faisol,  pihaknya masih akan melihat beberapa rekomendasi yang dibuat pada rapat pertama ini dimasukkan di Raperda yang mendatang. 

Para kepala dinas atau pejabat eselon dua yang terdampak adanya perampingan itu,  sebenarnya masih tetap akan memiliki tempat sebagai pejabat fungsional. 

"Ya pejabat terdampak itu tidak dirugikan, karena perampingan hanya untuk menjngkatkan efisiensi pengorganisasian saja, " jelasnya. 

Selain  itu dalam rapat bersama tim otoda,  pihaknya juga mempertanyakan para staf yang terdampak perampingan OPD itu. 

"Tadi tim otoda secara tegas, mereka tidak ada yang dirugikan, " pungkasnya.

Sepuluh OPD yang akan dirampingnya menjadi lima OPD itu di antaranya, Dinas Peternakan dengan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, lalu DP3A-KB, kemudian Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk di DKP, sebagian masuk ke PU dan sebagian lagi bergabung ke DLH.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved