Breaking News:

Berita Sidoarjo

Antisipasi Kades Mogok Karena Takut Tersandung Hukum, DPRD Sidoarjo Usulkan Tambahan Insentif

ikut bergerak untuk mengantisipasi mogoknya para kades dalam mensukseskan program ini karena takut kesandung persoalan hukum.

Penulis: M Taufik | Editor: Deddy Humana
surya/m taufik
Komisi A DPRD Sidoarjo melakukan hearing dengan perwakilan paguyuban Kepala Desa, Rabu (13/10/2021) 

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Proses pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sedang banyak diperbincangkan di Sidoarjo. Apalagi setelah ada beberapa kepala desa (kades) yang tersandung hukum akibat program ini.

Komisi A DPRD Sidoarjo pun ikut bergerak untuk mengantisipasi mogoknya para kades dalam mensukseskan program ini karena takut kesandung persoalan hukum.

"Kami sengaja mengundang para kades untuk membahas persoalan ini. Jangan sampai program PTSL di Sidoarjo tidak berjalan gara-gara kades dan perangkat ketakutan," kata Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, Rabu (13/10/2021).

Dalam pertemuan ini, para kades pun mengadukan sejumlah keluhannya. Termasuk aturan hanya boleh mengut dana maksimal Rp 150.000 dari pemohon. Itu berdasar SKB tiga menteri tahun 2017.

Uang itu pun digunakan untuk membeli materai, fotokopi, patok dan sebagainya. "Padahal, dalam pengurusan PTSL ada sejumlah persyaratan administratif yang perlu diurus terlebih dahulu sebelum masuk ke PTSL," kata salah seorang kades yang mengikuti hearing.

Dari hasil pertemuan itu, Komisi A memberikan sejumlah masukan agar implementasi PTSL bisa optimal dan para Kades juga tenang dalam menjalankan pemerintahan.

Komisi A juga memandang perlu dibentuk panitia yang khusus membantu mengurus PTSL. Panitia itu juga bisa diberi honor swadaya masyarakat. Sehingga panitia juga bukan dari perangkat desa.

"Kami juga merekomendasikan ada semacam insentif untuk perangkat desa, agar kebutuhan tercukupi dan tidak perlu memungut uang kepada pemohon di luar ketentuan," ujar Wawan, panggilan Sullamil Hadi Nurmawan.

Permasalahan waktu pengurusan yang terlalu cepat juga perlu menjadi perhatian. Waktu yang sempit membuat perangkat desa tergesa-gesa mengurus PTSL. Hal itu tidak sedikit membuat perangkat desa lalai dengan sejumlah prosedur yang ada.

Menurut Wawan, perlu banyak penyempurnaan dalam realisasi program ini. Termasuk waktu dan sebagainya agar program PTSL di Sidoarjo berjalan maksimal. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved