DPRD Pamekasan Rame-Rame Dukung Tol Trans Madura, Anggaran Pembangunannya Bikin Surabaya Minder

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Mencuatnya pembangunan jalan Tol Trans Madura (TTM) masih sekadar wacana atau gagasan, serta terus menjadi tarik ulur dengan berbagai pertimbangan. Tetapi realisasi TTM belum jelas, semangat DPRD Pamekasan malah seperti sudah berlari lebih kencang.

Karena TTM sepanjang 130,14 KM yang digagas sejumlah tokoh masyarakat, ulama dan akademisi Madura itu, kini mendapat dukungan dari DPRD Pamekasan.

Sejak beberapa hari terakhir ini, Ketua Komisi III di DPRD Pamekasan, Ismail, mulai menggalang dukungan tanda tangan kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan untuk percepatan pembangunan TTM, yang lokasinya di sekitar poros Selatan.

Sedangkan perkiraan anggaran keseluruhan untuk pembangunan TTM itu adalah Rp 22,173 triliun. Angka itu mungkin membuat Kota Surabaya minder, karena lebih dari dua kali lipat APBD perubahan Kota Surabaya 2021 yang baru ditetapkan sebesar Rp 8,9 triliun.

Diungkapkan Ismail, sampai sekarang baru 14 dari 45 anggota DPRD Pamekasan yang sudah membubuhkan tanda tangan mendukung TTM. "Anggota lainnya akan menyusul karena kesibukan di dewan termasuk rapat paripurna. Sehingga belum sempat untuk tanda tangan. Namun dipastikan, semua anggota dewan tanda tangan," kata Ismail kepada SURYA, Selasa (12/10/2021).

Dikatakan Ismail, tanda tangan yang digalang di DPRD Pamekasan itu nantinya akan disampaikan kepada presiden.

“Semua anggota dewan Insya Allah setuju dan mendukung, agar pemerintah pusat segera membangun tol di Madura ini. Karena itu, teman-teman kami minta tanda tangan dukungannya. Sebab pembangunan tol ini, bukan sekadar mengatasi kemacetan tetapi juga demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Madura,” jelas Ismail.

Ismail mengakui, penggalangan tanda tangan dilakukan, karena ia sering mengikuti diskusi termasuk saat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Universitas Dr Soetomo beberapa waktu lalu. Dan ia mengaku diberi amanah ketua Dewan Pembangunan Madura (DPM) untuk menggalang dukungan di kalangan dewan.

Dijelaskan Ismail, untuk mengatasi kemacetan di Madura, dalam FGD itu muncul beberapa opsi. Pertama menghidupkan kembali rel Kereta Api (KA) dari Kalinget, Sumenep sampai Kamal, Bangkalan.

Namun berdasarkan kajian yang dipaparkan konsultan Institut Teknologi Surabaya (ITS), opsi pertama ini beresiko berat dan biayanya besar.

Sebab di atas sepanjang rel KA dari Sumenep – Kamal lama, sudah berdiri ribuan rumah warga, perkantoran dan pertokoan. Kalau dipaksakan, aktivasi rel KA itu akan memicu penggusuran sehingga mengakibatkan konflik sosial yang tinggi.

Sedangkan opsi kedua adalah pelebaran jalan nasional dan pembangunan jalan layang di sejumlah titik-titik kemacetan sepanjang sisi Selatan Madura. Tetapi ini juga merupakan solusi sesaat, bukan untuk jangka panjang dan opsi ke tiga adalah pembangunan TTM.

“Hasil survey menyatakan, dari seluruh provinsi di Indonesia sekarang ini, Madura berada di urutan delapan sebagai daerah dengan arus transportasi terpadat dan tersibuk. Karena jumlah kendaraan bermotor di Madura setiap tahun meningkat tajam sampai ratusan ribu,” kata Ismail, tanpa menguraikan data mana yang dikutipnya untuk menyebut urutan daerah dengan arus transportasi terpadat itu.  ****