Breaking News:

Berita Pamekasan

Kecewa Tak Dilibatkan Soal Penundaan Pilkades, DPRD Pamekasan Tuding Bupati Sudah Tidak Aspiratif

Kemudian pada surat dari kemendagri yang kedua, penundaan pilkades ini dilakukan pada 10 September 2021 hingga 10 Oktober 2021.

Penulis: Muchsin | Editor: Deddy Humana
surya/muchsin
Ali Maskur, anggota Komisi I DPRD Pamekasan. 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Keputusan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menunda kembali jadwal pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2021, berbuntut. Kalangan DPRD setempat pun mulai gerah dan kecewa karena ternyata bupati tidak berkoordinasi maupun berkonsultasi terlebih dahulu sebelum memutuskan penundaan pilkades itu.

Meski kebijakan bupati menunda pilkades dinilai sah, DPRD menilai sepihak dan dianggapi sebagai pengumuman saja. Karena bupati melakukannya tanpa melibatkan DPRD selaku bagian dari pemda.

Sehingga langkah bupati ini membuat kecewa kalangan dewan, terutama Komisi I DPRD Pamekasan. Ali Maskur, salah seorang anggota Komisi I DPRD Pamekasan kepada SURYA, Senin (11/10/2021) mengatakan, pihaknya menyayangkan tindakan bupati memberikan pernyataan menunda pilkades tanpa melibatkan dewan.

"Langkah bupati sudah tidak aspratif, karena tidak mau menerima saran dan masukan dewan, yang menghendaki bupati menggelar pilkades serentak dengan melanjutkan tahapan pilkades," ujar Maskur.

Menurut Maskur dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP), penundaan pilkades di 74 desa di sejumlah kecamatan yang dilontarkan bupati ini, salah satu pertimbangannya mengacu pada surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang tindak lanjut pelaksanaan pilkades serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada masa pandemi Covid-19 pasca penundaan.

Diakui, jika sebelumnya kemendagri mengeluarkan dua kali surat mengenai penundaan pilkades. Surat yang pertama saat terjadi ledakan Covid-19, antara April – Juni 2021, sehingga seluruh tahapan pilkades di seluruh Indonesia ditunda.

Kemudian pada surat dari kemendagri yang kedua, penundaan pilkades ini dilakukan selama sebulan yakni pada 10 September 2021 hingga 10 Oktober 2021.

Namun setelah 10 Oktober 2021, tidak ada lagi surat dari kemendagri yang meminta menuda ataupun melarang pilkades. Malah di Tangerang, Minggu (10/10/2021), sudah digelar pelaksaan pilkades serentak di 77 desa.

Kala itu, pihak Kemendagri datang untuk memantau pelaksanaan pilkades. Begitu juga Sumenep, sudah dapat rekomendasi dari Kemendagri untuk menggelar pilkades serentak pada 2021 ini. Namun di Pamekasan malah ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

“Kami juga heran, bupati berdalih akan menggelar pilkades kalau cakupan vaksinasi di desa mencapai 70 persen. Padahal semua instrumen protokol kesehatan untuk pilkades serentak sudah kami persiapkan. Seperti alat pelindung diri bagi panitia pilkades, alas tangan bagi bakalan calon kepala desa, serta masker dan hand sanitizer bagi pemilih,” ungkap Maskur.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved