Breaking News:

Berita Situbondo

Bupati Situbondo Segera Rampingkan OPD, Lima Jabatan Kepala Dinas Bakal Terhapus

"Untuk mempercepat pembahasan, maka kami akan merekomendasi komisi satu dan Baperda," kata Siswo Pranoto, juru bicara lima fraksi

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Bupati Situbondo, Karna Suswandi menyampaikan pandangan rancangan Peraturan Peraturan Daerah (Rapeda) tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Situbondo direncanakan segera dirampingkan atau dilebur. Dan Bupati Situbondo, Karna Suswandi sudah mengajukannya dalam bentuk Raperda tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (PSPD).

Senin (11/10/2021), raperda itu sudah dibahas di DPRD Situbondo dalam rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD, Edi Wahyudi. Dan rencana Pemkab Situbondo melebur atau merampingkan beberapa OPD, menjadi topik yang paling menarik perhatian.

Sebelum peleburan OPD dilakukan, maka diperlukan aturan yang dapat memayunginya berupa perda. Dan dampak dari peleburan tersebut, ada lima jabatan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Situbondo yang akan hilang.

Raperda tersebut diserahkan untuk mendapat pandangan dari lima fraksi di DPRD, yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangungan (PPP), Golkar, PDIP dan Gerindra. Kecuali Fraksi Demokrat yang tidak menyampaikan pandangan umum fraksi.

"Untuk mempercepat pembahasan, maka kami akan merekomendasi komisi satu dan Baperda," kata Siswo Pranoto, juru bicara lima fraksi.

Sementara dalam pandangan umum yang dibacakan Tolak Atim, Fraksi PKB meminta komitmen bupati dalam pembentukan Perda sebagai cara menata Kabupaten Situbondo lebih baik.

"Yang kami tangkap, adanya perampingan OPD-OPD dalam rangka memberikan pelayanan yang baik. Kami fraksi PKB sangat mendukung komitmen pemda," kata Atin.

Selanjutnya PKB juga meminta pemda agar konsisten dalam mengimplementasikan Perda yang nanti ditetapkan. "Artinya OPD yang sudah dilebur sesuai perda yang baru ini benar-benar menjadi kebutuhan, baik dari sisi sosial dan kepentingan, sistem pengelolaan perangkat daerahnya serta penempatan SDM harus kompeten," jelasnya.

Bahkan OPD nantinya diharapkan mampu merealisasikan kebijakan bupati, sehingga janji yang dirumuskan dalam RPJMD mampu diaplikasikan oleh OPD.

Tolak juga meminta, ke depannya OPD yang dilebur bukan menjadi tempat pembuangan para perangkat yang tidak loyal.

Dikonfirmasi SURYA, Bupati Karna mengatakan, pihaknya memang sudah merencanakan beberapa OPD yang akan dirampingkan. Ia menguraikan, beberapa OPD yang akan dirampingkan di antaranya Dinas Peternakan dengan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, lalu DP3A-KB, kemudian Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. "Untuk di DKP, sebagian masuk ke PU dan sebagian lagi bergabung ke DLH, " kata Bung Karna.

Bung Karna menjelaskan bahwa perampingan organisasi itu sebagai salah satu upaya menghemat besarnya biaya operasional. Tentunya juga bertujuan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

"Efisiensi kami lakukan agar belanja modal semakin besar, ke depannya kita berharap kebijakan ini memiliki daya ungkit untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved