Breaking News:

Properti

Pengembang Jatim Minta Pemerintah Lakukan Diskresi Aturan Teknis Perizinan Properti

UU Cipta Kerja di sektor properti dan turunannya, terutama yang terkait  perizinan dianggap masih menghambat investasi.

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Parmin
surya.co.id/sri handi lestari
Dari kiri: Ahmad Anis, Wakil Sekretaris Bidang Rumah Sederhana Tapak DPD REI Jatim, bersama Wakil Ketua REI Jatim Bidang Perizianan, Hasbi A Rahman dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jatim, Andi Rahmean Pohan, Jumat (8/10/2021).  

SURYA.co.id | SURABAYA - UU Cipta Kerja di sektor properti dan turunannya, terutama yang terkait  perizinan dianggap masih menghambat investasi.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jatim, Andi Rahmean Pohan, Jumat (8/10/2021).

Dia meminta pemerintah agar melakukan diskresi terhadap UU UU Cipta Kerja di sektor properti dan turunannya.

"Kami pengusaha properti awalnya menyambut baik adanya UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan pelaksana lainnya dalam upaya mempermudah proses izin mendukung investasi termasuk sektor perumahan.

Namun dalam perkembangannya, aturan turunan di bawahnya dan kesiapan infrastruktur dari pemkab/pemkot ternyata masih jauh dari harapan," kata Andi Rahmean,  

Bahkan aturan turunannya itu malah menjadi kendala saat  melakukan proses perizinan. Sedangkan pengusaha membutuhkan kepastian dan perputaran cashflow yang bagus terutama di saat pandemi seperti sekarang.

“Untuk itu, kami berharap pemerintah pusat mengeluarkan satu diskresi sehingga roda pengusaha yang di bawah ini bisa tetap berjalan karena banyak hambatan dalam pelaksanaanya yang mungkin disebabkan sosialisasi yang belum sempurna dan mungkin aplikasi masih mengalami trial and error,” tambah Andi.

Menurutnya, dengan terhambatnya proses perizinan maka pembangunan properti bisa stagnan. Bahkan sebelumnya sempat terjun bebas akibat dampak pandemi.

Namun saat ini PPKM sudah diperlonggar dan pasar mulai bergeliat, tetapi terhambat perizinan.

Wakil Ketua REI Jatim Bidang Perizianan, Hasbi A Rahman menjelaskan dalam UU Cipta Karya dan aturan turunanya di sektor properti banyak hal yang berubah.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved