Breaking News:

DPRD Surabaya

Gratiskan SPP Siswa MBR Jejang SMA/SMK Surabaya, Adi Sutarwijono: Jangan Ada Lagi Anak Putus Sekolah

Beasiswa yang di dalamnya mengcover SPP itu diberikan kepada 13.515 pelajar MBR. Belasan ribu siswa ini pula yang berhak atas seragam gratis.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Parmin
foto: dprd surabaya
KUA PPAS - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (empat dari kiri) seusai pengesahan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2022 bersama Ketua DPRD Adi Sutarwijono (tengah) dan seluruh Pimpinan DPRD Surabaya, Kamis (7/10/2021). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakilnya, Armuji, bersama DPRD Surabaya sepakat menggratiskan SPP siswa SMA/SMK dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai 2022. Baik siswa sekolah negeri maupun swasta gratis SPP.

Tak hanya SPP, kebutuhan personal seragam siswa jenjang SMA/SMK dari warga MBR itu juga dicukupi APBD Surabaya pada 2022.

Keputusan ini berlaku setelah DPRD dan Pemkot mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022, Kamis (7/10/2021).

Kedua pihak sepakat menganggarkan Rp 47,7 miliar untuk bantuan memberikan beasiswa pendidikan khusus bagi siswa MBR jenjang SMA/SMK. Keduanya memplot anggaran untuk pemberian beasiswa bagi pelajar SMA/SMK.

Beasiswa yang di dalamnya mengcover SPP itu diberikan kepada 13.515 pelajar MBR. Belasan ribu siswa ini pula yang berhak atas seragam gratis.

"Dengan beasiswa ini diharapkan tidak ada pelajar SMA/SMK di Surabaya yang putus sekolah karena tidak mampu membayar SPP. Tidak ada juga ijazah-ijazah yang tertahan sekolah karena belum membayar SPP,” kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Minggu (10/10/2021).

Selama ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Surabaya kerap kali mendapat keluhan dari masyarakat Surabaya terkait biaya pendidikan jenjang SMA/SMK. Mereka merindukan kembalinya SPP gratis. Minimal untuk siswa MBR.

"Kerap kali ketika waktunya ujian, pelajar-pelajar SMA/SMK kesulitan melunasi SPP. Juga kami menerima banyak pengaduan terhadap ijasah yang tertahan di sekolah, sehingga para lulusan tidak bisa mencari kerja,” kata Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya.

Politisi alumus FISIP Unair ini menyebut bahwa impian warga itu akan terwuuud. Di masa lalu, ketika SMA/SMK masih dikelola Pemkot Surabaya, kebijakan pendidikannya gratis untuk level tersebut sangat dinikmati masyarakat.

Sekolah-sekolah negeri tidak boleh menarik serupiah pun dari siswa. Karena kebutuhan anggaran pendidikan di sekolah telah dipenuhi APBD Kota Surabaya.

Layanan Pendidikan

Kebijakan anggaran itu menunjukkan bahwa negara hadir dalam kesulitan-kesulitan masyarakat. DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi concern untuk meningkatkan kualitas pemdidikan di Kota Pahlawan ini.

“Seturut konstitusi, pendidikan adalah hak masyarakat untuk mendapatkan. Dan pemerintah wajib menyediakan layanan dan akses pendidikan bagi semua warga masyarakat,” kata dia.

Karena itu, DPRD dan Wali Kota Surabaya concern untuk menyiapkan generasi-generasi yang unggul dan berkualitas melalui penyelenggaraan kebijakan umum yang bisa dinikmati masyarakat.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved