Biodata Herzaky Mahendra Putra, Jubir Demokrat yang Sebut Megawati Gulingkan Gus Dur Berujung Maaf

SURYA.CO.ID - Inilah profil dan biodata Herzaky Mahendra Putra, juru bicara Partai Demokrat yang membuat murka petinggi PDIP karena sebut Megawati Soekarnoputri menggulingkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

Pernyataan Herzaky Mahrendra Putra itu disebut sebagai fitnah dan tidak cukup diselesaikan dengan minta maaf. 

Sebelumnya Herzaky Mahendra Putra telah meminta maaf atas ucapannya itu setelah mendapat reaksi keras dari para kader PDIP. 

Herzaky menjelaskan bahwa maksud dari pernyataannya adalah Megawati menggantikan Gus Dur, bukannya menggulingkan.

"Yang saya maksud, Ibu Megawati menggantikan Gus Dur. Saya mohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan atas kekeliruan ini," kata Herzaky, saat dihubungi, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Ini Identitas 4 Anggota DPRD yang Gugat Megawati Rp 40 Miliar, Bukan Gugatan Pertama Eks Kader PDIP

Dia mengaku salah menggunakan perbendaharaan kata dan terpleset lidah saat menjawab pertanyaan dari awak media setelah konferensi pers berlangsung.

"Mohon maaf saya kepleset lidah saat tanya jawab setelah konferensi pers," ungkapnya.

Lebih lanjut, Herzaky menegaskan tak ada maksud menyinggung dua sosok yang disebutnya itu.

Sebab dia merupakan pengagum Gus Dur dan menghormati Megawati selaku presiden kelima RI.

"Saya ini pengagum Gus Dur dan NU. Saya juga hormat kepada Ibu Megawati sebagai mantan presiden," ujarnya.

Permintaan maaf Herzaky ini membuat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Arif Wibowo tak puas. 

"Permintaan maaf itu ya disampaikan terbuka dijelaskan kepada semua pihak. Kalau soal minta maaf saja kita semua memang ada kewajiban kalau berbuat sesuatu yang salah itu harus minta maaf," kata Arief kepada wartawan, Rabu (6/10/2021).

Arief mengatakan Herzaky harus menjelaskan secara detail alasan di balik permintaan maaf itu.

"Seperti yang saya sampaikan bahwa soal pergantian kekuasaan itu sejak reformasi soal yang normal ada mekanisme yang diatur oleh hukum kita, Jadi tidak ada istilah yang lebih tepat kecuali pergantian kekuasaan yang normal," tambahnya.