Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Wagub Emil Dardak Rumuskan Strategi Energi Terbarukan di Jawa Timur

Wagub Emil Dardak menerima kunjungan kerja Dewan Energi Nasional dan DPR RI Komisi VII di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/10/2021).

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
Humas Pemprov Jatim
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan kerja Dewan Energi Nasional (DEN) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/10/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan kerja Dewan Energi Nasional (DEN) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/10/2021).

Kedatangan para tamu tersebut terkait upaya peningkatan kontribusi Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Jawa Timur, dalam rangka pencapaian paling sedikit 25 persen dalam Bauran Energi Nasional pada tahun 2025.

Wakil Gubernur yang juga pernah berkarier di World Bank ini menuturkan, bahwa sebenarnya terdapat payung hukum untuk memfasilitasi penanganan krisis dan darurat energi.

“Sebenarnya ada payung hukum untuk krisis dan darurat energi. Mungkin kalau krisis itu situasi besar ya, tapi kalau darurat sering terjadi loh. Misalnya saat ada gangguan suplai BBM, ada gangguan tertentu yang sangat berdampak kepada ketersediaan pasokan energi di masyarakat,” ungkap Emil Dardak.

Ia menyampaikan, dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) terkait Energi Baru Terbarukan agar bisa lebih efektif dan diprioritaskan. Jatim telah menyusun RUED agar bisa lebih efektif lagi mencapai target dalam kaitan dengan energi terbarukan.

Lebih lanjut, Wagub Emil mengatakan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya.

“Banyak tantangannya, tadi detail kita bahas dan akan kita tindaklanjuti bersama-sama baik dari sisi harga. Kami bagi 3, ada yang di jaringan PLN, ada yang di luar jaringan PLN dan transportasi. Inilah kemudian yang coba kami petakan termasuk kaitannya dengan memperkokoh daya saing industri di Jawa Timur,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yudha menjelaskan terkait kategori krisis energi atau darurat energi.

"Tadi saya sampaikan apa saja yang harus dilakukan dan tata urutannya kalau misalkan kondisi daerah dinyatakan krisis energi atau kondisi daerah dinyatakan darurat energi. Kalau misalkan infrastrukturnya terganggu itu kan berarti darurat,” tuturnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2014-2018 ini juga menyampaikan, Dewan Energi Nasional akan lebih dekat dengan daerah terutama dalam implementasi Rencana Umum Energi Daerah.

"Dengan demikian kami mengetahui progresnya dan capaiannya, karena ini adalah turunan dari Rencana Umum Energi Nasional. Jadi apa yang pemerintah pusat, dalam hal ini Dewan Energi Nasional bisa membantu mengakselerasi daripada program-program energi tersebut di daerah,” pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved