Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Pemprov Jatim Naikkan Target Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Hingga Rp 500 Miliar

Pemprov Jatim menaikkan target pendapatannya di perubahan anggaran keuangan (PAK) yang telah digedok di APBD Perubahan tahun 2021.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Abimanyu Poncoatmodjo Iswinarno. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menaikkan target pendapatannya di perubahan anggaran keuangan (PAK) yang telah digedok di APBD Perubahan tahun 2021.

Dari total 7 sumber pendapatan Pemprov Jatim, tiga di antaranya dinaikkan targetnya secara signifikan. Yaitu dari pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pajak air permukaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Abimanyu Poncoatmodjo Iswinarno mengatakan, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), target pendapatannya ditambah sebesar Rp 500 miliar hingga akhir tahun 2021.

“Target pendapatan di APBD murni untuk PKB adalah Rp 5,9 trilliun. Kemudian di PAK ditambah targetnya sebesar Rp 500 miliar, sehingga target pendapatan PKB sampai akhir tahun nanti mencapai Rp 6,4 trilliun,” tegas Abimanyu, Selasa (5/10/2021).

Kemudian untuk sektor pendapatan BBNKB juga dinaikkan secara signifikan. Jika di APBD 2021 murni target pendapatan dari BBNKB ini adalah Rp 2,55 trilliun, maka setelah APBD Perubahan dinaikkan targetnya menjadi Rp 3,15 trilliun. Total kenaikannya mencapai Rp 600 miliar.

Dan untuk pajak air permukaan juga dinaikkan targetnya sebesar Rp 1 miliar. Dari target di APBD murni tahun 2021 sebesar Rp 29 miliar, maka setelah APBD perubahan targetnya terkoreksi menjadi Rp 30 miliar.

Jika ditotal, maka kenaikan pajak di APBD perubahan tahun anggaran 2021 Pemprov Jatim mencapai Rp 1,05 trilliun.

Dengan adanya kenaikan target pendapatan yang cukup signifikan dengan rentang waktu tiga bulan ke depan, Abimanyu optimistis bahwa target itu akan tercapai.

Hal ini mengingat saat ini program pemberian insentif pajak dan juga pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak atau biasa disebut dengan pemutihan, masih terus berjalan.

Ia menyebut, sejauh ini animo masyarakat begitu besar memanfaatkan kesempatan ini dengan membayar pajak. Yang kemudian akan memberikan pemasukan signifikan untuk pendapatan Pemprov Jatim.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved