Breaking News:

Berita Madiun

71 Usaha Mikro Kecil Kabupaten Madiun Bersertifikasi Halal, Bisa Masuk Mal Hingga Ekspor

Dengan adanya sertifikat halal tersebut diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk UMK di Kabupaten Madiun.

tribun jatim/sofyan arif candra
Bupati Madiun Ahmad Dawami meninjau produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Madiun yang mendapatkan sertifikasi halal dari Kemenag. 

SURYA.CO.ID, MADIUN - Sebanyak 71 Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun mendapatkan sertifikasi halal dari program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) Kementerian Agama.

Dengan adanya sertifikat halal tersebut diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk UMK di Kabupaten Madiun.

"Produk itu harus ada jaminan higienis dan halalnya, sehingga kalau mau beli produk tersebut ada rasa aman," kata Bupati Madiun, Ahmad Dawami, ditemui usai menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku UMK, Selasa (5/10/2021).

Menurut Kaji Mbing, sapaan akrabnya, ketika ada jaminan rasa aman terhadap satu produk, maka tingkat ketertarikan konsumen untuk membeli produk tersebut semakin tinggi.

Baca juga: 16 Kecamatan di Kabupaten Lamongan Zona Hijau, Ini Pesan Ketua Satgas Covid-19

Kaji Mbing juga menyampaikan, standar yang dipakai dalam sertifikasi halal tersebut sudah standar internasional sehingga bisa diekspor.

Ke depannya, ia akan mempermudah proses perizinan sertifikasi halal tersebut sehingga semakin banyak UMK di Kabupaten Madiun yang bersertifikasi halal.

"Kita permudah semuanya dan gratis," lanjutnya.

Kaji Mbing telah menginstruksikan lintas OPD untuk mendaftarkan UMK agar bisa mendapatkan sertifikasi halal.

"Kita sosialisasikan yang belum dapat sertifikasi halal. Tidak hanya dinas terkait, tapi pendamping Dinsos itu kalau ada Keluarga Penerima Manfaat yang punya UMKM segera didorong untuk ikut sertifikasi halal," tambah Kaji Mbing.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Madiun, Akhmad Sururi mengatakan 71 pelaku UMK tersebut telah mendapatkan sertifikat halal sejak awal tahun 2021.

"Dengan sertifikasi halal mereka mendapatkan keuntungan besar yaitu bisa masuk ke mal, dan supermarket waralaba," ucap Akhmad.

Sementara itu, Ketua Koordinator Satgas Halal Kanwil Kemenag Jawa Timur, Amin Machfud mengatakan kedepannya ada kuota 3.200 UMK secara nasional yang bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

"Tergantung kecepatan meng-input data teman-teman pelaku UMK. Syaratnya cukup KTP, domisili, PIRT, NIB, dan minimal sudah usaha selama tiga tahun," kata Amin.

Amin mengimbau kepada pelaku UMK agar segera mengurus sertifikasi halal ini karena pada tahun 2024 semua produk yang diperjualbelikan harus bersertifikasi halal.

"Kalau tidak ada sertifikat halalnya dan masih beredar akan diberikan punishment (denda/hukuman)," pungkasnya.

BACA BERITA MADIUN LAINNYA

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved