Breaking News:

Berita Surabaya

Eri Cahyadi Pastikan Mutasi Gelombang Kedua di Surabaya Menyusul Sebelum Tahun Baru

Cak Eri memastikan bahwa mutasi ini bukan satu-satunya yang terjadi tahun ini. Ia menyebut akan ada gelombang mutasi berikutnya dalam waktu dekat.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Bobby Constantine Koloway
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi resmi melantik 129 pejabat untuk berbagai posisi, Jumat (1/10/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi resmi memulai gelombang mutasi jilid pertama, Jumat (1/10/2021). Untuk kali pertama di pemerintahannya, Cak Eri Cahyadi melantik 129 pejabat untuk berbagai posisi, termasuk 3 kepala dinas.

Sekalipun demikian, Cak Eri memastikan bahwa mutasi ini bukan satu-satunya yang terjadi tahun ini. Ia menyebut akan ada gelombang mutasi berikutnya dalam waktu dekat.

Penyebabnya, masih adanya sejumlah kepala OPD yang kosong sehingga masih diisi Pelaksana tugas (Plt). Selain itu, juga karena adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemkot Surabaya yang baru.

Di SOTK yang baru, ada sejumlah dinas yang berubah nama, digabung hingga dipecah. Rencananya, SOTK yang baru tersebut akan mulai berlaku di Januari 2022 mendatang.

"Di 2022, kan ada (susunan) SOTK baru. Ini (Kepala Dinas) akan dilantik lagi untuk menyesuaikan dengan SOTK yang baru," kata Cak Eri ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (1/10/2021).

Dalam mengisi jabatan di masing-masing dinas nantinya, ada sejumlah kriteria yang menjadi pertimbangan Cak Eri. Di antaranya, hasil asesmen kepada masing-masing calon pejabat.

Menurutnya, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam asesmen tersebut. Yakni, penyelesaian masalah, analisa masalah, integritas yang bersangkutan, loyalitas hingga inovasi.

"Kalau nggak mampu, nggak mungkin jadi pemimpin. Pemimpin itu harus memiliki sifat yang berdasarkan standar kriteria," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Dalam asesmen ini, masing-masing calon pejabat akan mengikuti wawancara bersama para asesor yang berasal dari berbagai latarbelakang. Juga, studi kasus tertentu.

"Kalau tidak ada standar (penilaian), tidak ada pelayanan kepada masyarakat. Lantas, bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi pelayan masyarakat? Jabatan ini amanah dari Gusti Allah," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved