Breaking News:

Berita Banyuwangi

Proyeksi Pendapatan Daerah Turun, Belanja Daerah Naik, Tetapi Pengesahan P-APBD Banyuwangi Mulus

Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar 3.300.415.505.702 atau naik 2,62 persen dibanding APBD induk 2021.

Penulis: Haorrahman | Editor: Deddy Humana
surya/haorrahman
Sidang paripurna untuk Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Banyuwangi P-APBD 2021, Rabu (29/9/2021). 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Banyuwangi Tahun 2021 sudah mencapai garis finish. Setelah melalui pembahasan marathon di Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Perubahan Keuangan Daerah (PAK) itu akhirnya disahkan Rabu (29/9/2021).

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P-APBD 2021 tersebut dilaksanakan pada sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua DPRD, M Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto, dan Ruliyono.

Selain itu, Bupati Ipuk Fiestiandani beserta jajaran eksekutif juga hadir di ruang rapat paripurna.

Rapat paripurna diawali laporan hasil pembahasan oleh pimpinan Banggar DPRD Banyuwangi. Wakil Ketua Banggar, Michael Edy Hariyanto menyatakan, berdasarkan hasil pembahasan bersama, komposisi Rancangan P-APBD 2021 telah disepakati.

Rinciannya, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3.000.221.817.55 atau mengalami penurunan 1,19 persen dibanding APBD induk tahun ini.

Pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 518.689.788.738, pendapatan transfer atau dana perimbangan Rp 2.345.393.717.814, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 136.139.310.000.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesarRp  3.300.415.505.702 atau naik 2,62 persen dibanding APBD induk 2021. Sedangkan pembiayaan daerah diproyeksi sebesar Rp 300.193.689.149.

Sementara itu, dalam sambutannya usai pengambilan keputusan DPRD atas Raperda P-APBD 2021, Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan atas segala jerih payahnya merancang dan mengarahkan seluruh rangkaian kegiatan persidangan.

"Sehingga pembahasan Raperda tentang P-APBD 2021 dapat dilakukan percepatan," ujarnya.

Ipuk juga berterima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan atas pembahasan substantif yang dilaksanakan. "Sehingga Raperda P-APBD ini dapat merepresentasikan aspirasi rakyat Banyuwangi dan pada akhirnya mendapat persetujuan sebagaimana yang telah kita saksikan," kata Ipuk.

Dengan persetujuan dewan atas Raperda tentang P-APBD 2021, imbuh Ipuk, berarti produk hukum daerah yang menjadi landasan pelaksanaan semua program kegiatan pembangunan telah ditetapkan. Termasuk dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran 2021.

"Selanjutnya, produk hukum daerah itu bakal dikirim ke Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan serta diundangkan menjadi Perda P-APBD-2021," pungkas Ipuk. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved