Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Lima Kabupaten di Jawa Timur Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Lima kabupaten di Jawa Timur bakal menjadi pilot project program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Presiden (Wapres) RI, Maruf Amin terkait Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari sisi Pemberdayaan Ekonomi secara virtual, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/9/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Lima kabupaten di Jawa Timur bakal menjadi pilot project program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem nasional yang dikoordinasi langsung oleh Wakil Presiden RI, Maruf Amin bersama Kementerian Koordinator Perekonomian.

Lima kabupaten yang dimaksud tersebut meliputi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan.

Program pilot project ini akan dilakukan dengan cara pemberian mengintervensi intervensi dari Pemerintahan Pusat selama tiga bulan ke depan.

Penunjukan pilot project ini diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Presiden (Wapres) RI terkait Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari sisi Pemberdayaan Ekonomi secara virtual, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/9/2021).

“Pilot project penanggulangan kemiskinan ekstrem ini tidak hanya Jatim, tapi secara nasional ada tujuh provinsi. Yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian NTT, Maluku, Papua, Papua Barat," ungkap Gubernur Khofifah.

Sedangkan untuk setiap kabupaten yang dijadikan pilot project di masing-masing provinsi tersebut juga ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

"Di masing-masing kabupaten yang ditunjuk, yang akan diberi intervensi ada lima kecamatan, dan dari masing masing kecamatan ada lima desa. Karena ini pilot project dari pusat, maka kita mengikuti arahan pusat,” tegas Khofifah.

Lima kabupaten yang ditunjuk, merupakan pilihan dari pusat. Sedangkan lima Kecamatan di masing-masing kabupaten tersebut, dipilih oleh pemerintah daerah setempat. Tapi penunjukkan desanya, adalah kewenangan Kementerian Desa.

"Dan sudah ditentukan di lima kecamatan di Bangkalan itu apa saja, Sumenep juga begitu, Lamongan, Probolinggo, Bojonegoro juga begitu. Jadi penentuan desanya adalah Kemendes," tegasnya.

Dikatakan Gubernur Khofifah, sebutan kemiskinan ekstrem ini adalah hal yang baru. Yang hingga kini bahkan belum ada kualifikasi yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun, merujuk pada pengertian yang dikeluarkan Bank Dunia dan PBB, kemiskinan ekstrem adalah yang pengeluarannya di bawah USD 1,9 per hari.

“Yang di bawah 1,9 dolar per day, itulah masuk kategori kemiskinan ekstrem,” tandasnya.

Di sisi lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar sempat menjelaskan bahwa pihaknya membagi dua kategori warga yang disebut miskin ekstrem.

“Dua kategori warga miskin ekstrem yang pertama adalah cirinya adalah lansia, tinggal sendirian, kondisinya difabel atau punya penyakit kronis menahun, tidak punya sanitasi memadai, sehingga tidak bisa diberdayakan. Sehingga negara wajib hadir bagi mereka. Sedangkan yang kedua, adalah yang masih bisa diberdayakan,” tegas Halim.

Ia kemudian merinci pemilihan sasaran pilot project penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro dalam rakor virtual itu. Pasalnya di Bojonegoro itu totalnya ada 36 ribu KK dengan kondisi miskin ekstrem. Di mana mereka berdomisili di 418 desa dari total 419 desa yang ada di Bojonegoro.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved