Breaking News:

Berita Surabaya

APBD Surabaya untuk Infrastruktur Alami Refocusing Rp 8,9 Triliun, DPRD Beri Beberapa Catatan Khusus

Atau ditiadakan berdasarkan kajian yang serius, agar pembangunan berkesinambungan tidak terputus dan sesuai skala prioritas hasil kajian.

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Deddy Humana
surya/febrianto ramadani
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, memaparkan refocusing tertinggi dalam APBD Pembangunan Pemkot Surabaya, Selasa (28/9/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021 Kota Surabaya mengalami refocusing penurunan, dari semula Rp 9,8 triliun menjadi Rp 8,9 triliun. Total anggaran yang mengalami refocusing senilai Rp 929.552.682.495 (Rp 929,5 miliar).

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menyebutkan, nilai refocusing terbesar terjadi pada infrastruktur pembangunan yang notabene dalam pengawasan Komisi C.

Aning menambahkan, nilai refocusing ini tentunya berdampak pada banyak hal, terutama pada penanggulangan banjir kota dan permukiman yang memang nilainya sangat besar.

"Penanggulangan banjir ini terkena refocusing terutama pada saluran air, jalan paving dan pengadaan pompa. Sehingga pemkot perlu memberikan alternatif solusi agar anggaran penanggulangan banjir sekaligus pembangunan infrastruktur drainase kota dan pemukiman yang kena refocusing, bisa tersolusikan," kata Aning, Selasa (28/9/2021).

Lebih lanjut Aning menjelaskan, solusi tersebut bisa dengan normalisasi, naturalisasi sekaligus perbaikan sementara, serta pemeliharaan. Di sisi lain ada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menggembirakan dari pos yang selama ini belum menjadi alternatif retribusi untuk penambahan PAD.

"Penambahan itu dari sektor persampahan. Ini perlu diacungi jempol," ujar Aning yang juga anggota Badan Anggaran DPRD.

Meski demikian, Aning menuturkan, Perda Retribusi Persampahan juga perlu dievaluasi karena sudah lebih dari 3 tahun berjalan dan nilainya sangat kecil.

"Tentunya dengan perbaikan pengelolaan sampah yang jauh lebih baik. Di antaranya keberpihakan anggaran pada pengelolaan sampah pemukiman. Roadmap pengelolaan sampah menjadi salah satu kata kunci untuk perbaikan," tandasnya.

Selain itu Aning memberikan beberapa catatan lain terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pertama, semua pembangunan infrastruktur yang ter-refocusing pada Tahun 2021 harus betul-betul dikaji dan dilakukan pengaturan untuk dikerjakan pada tahun 2022.

Atau ditiadakan berdasarkan kajian yang serius, agar pembangunan berkesinambungan tidak terputus dan sesuai skala prioritas hasil kajian.

"Mengingat anggaran untuk pembangunan sangat besar. Sebagai contoh Tunnel Dinas Perhubungan di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) perlu dikaji untuk kebutuhan masyarakat menjadi prioritas ataukah tidak. Serta hasil evaluasi terhadap pembangunan TIJ itu sendiri bagaimana," paparnya.

Kedua, lanjut Aning, pekerjaan pemeliharaan yang dikerjakan satgas harus tetap berjalan dengan baik dan betul-betul dioptimalkan untuk mengatasi berbagai kerusakan. Baik jalan, jembatan, maupun saluran.

"Mengingat anggaran pemeliharaan ini tidak dikurangi atau sedikit sekali pengurangannya, maka pemkot harus mempunyai rencana kerja yang terukur dan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga resiko genangan karena pembangunan infrastruktur yang tertunda bisa diminimalisir," terang Aning.

Politisi Partai PKS itu menilai, perlu optimalisasi kinerja Rumah Pompa, baik kinerja satgas maupun kinerja pompa untuk mengatasi banjir dan drainase. Untuk saat ini banyak keluhan dari warga terkait dengan rumah pompa.

"Wilayah yang sudah terpasang rumah pompa masih banjir, hal ini bisa jadi kapasitasnya perlu di-upgrade atau petugasnya yang perlu dievaluasi dalam proses penjagaan atau operasionalnya," pungkas Sekretaris Fraksi PKS tersebut. **** 

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved