Breaking News:

Berita Bangkalan

Entas Kemiskinan Ekstrem di 25 Desa, Pemkab Bangkalan Susun Program Pemberdayaan Lintas OPD

Bangkalan menjadi pilot project program Percepatan Pengentasan Kemiskinan bersama Sumenep, Lamongan, Probolinggo, dan Bojonegoro

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad faisol
Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan, Drs Mohni, MM memimpin rapat Usulan Lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Diponegoro, Senin (27/9/2021). 

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Kemiskinan ekstrem di desa-desa semakin jelas menjadi masalah pelik, apalagi ketika pemerintah pusat mulai mematok target terhapusnya kemiskinan ekstrem itu pada 2024. Karena targer 0 persen kemiskinan ekstrem itu pula, Pemkab Bangkalan bergerak cepat mengumpulkan beberapa OPD untuk merencanakan program pengentasan.

Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan, Drs Mohni, MM memimpin rapat Usulan Lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem bersama sejumlah kepala OPD di Aula Diponegoro, Senin (27/9/2021).

Dan ada sebanyak 25 desa di lima kecamatan sebagai sasaran program Presiden Joko Widodo dengan target Indonesia nol kemiskinan ekstrem pada 2024. Artinya, ke-25 desa yang disebut itu, bisa dikategorikan masih ekstrem sehingga menjadi sasaran pengentasan.

Dimulai tahun ini, Bangkalan menjadi salah satu dari lima daerah di Jawa Timur yang menjadi pilot project program Percepatan Pengentasan Kemiskinan bersama Sumenep, Lamongan, Probolinggo, dan Bojonegoro.

"Pemerintah pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem telah memilih lima kabupaten di setiap provinsi yang dijadikan pilot project. Dan kami telah menetapkan 25 desa di lima kecamatan,” ungkap Mohni kepada SURYA.

Ke-25 desa itu meliputi Desa Durjan, Bandang Laok, Tlokoh, Mandung, dan Katol Timur (Kecamatan Kokop), Desa Genteng, Durin Timur, Durin Barat, Batokaban, dan Galis Dajah (Kecamatan Konang).

Dilanjutkan Desa Lerpak, Togubang, Katol Barat, Banyoning Laok, dan Geger (Kecamatan Geger), Desa Serabi Timur, Kolla, Alas Kokon, Pakong, dan Patenteng (Kecamatan Modung), Desa Alas Raja, Lombang Dajah, Bates, Karang Nangka, dan Rosep (Kecamatan Blega).

“Saya telah meminta masing-masing OPD menyiapkan data pendukung dari 25 desa itu yang akan disampaikan Bapak Bupati di hadapan Wakil Presiden di Gedung Grahadi, 30 September mendatang,” jelasnya.

Beberapa kepala OPD yang hadir di antaranya Kepala Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ishak Sudibyo; Kepala Perindustrian dan Peradagangan, Roosly Hariyono; Kepala Badan Ketahanan Pangan, Rudianto; dan Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Budi Mustikan.

Kemudian Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda), Yuniati Farida, hingga Kepala Dinas Sosial, Wibagio Suharta.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved