Breaking News:

Berita Lamongan

Bupati Yuhronur Efendi Ajak ASN Pemkab Lamongan Pahami Makna Reformasi Birokrasi

Hingga kini Lamongan masih melaksanakan sosialisasi pemantapan reformasi birokrasi untuk aparatnya. 

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Parmin
surya.co.id/hanif manshuri
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membuka acara Sosialisasi Pemantapan Reformasi Birokrasi di Aula Pertemuan Gajah Mada Setda Kabupaten Lamongan, Senin (27/9/2021). 

SURYA.co.id l LAMONGAN - Hingga kini Lamongan masih melaksanakan sosialisasi pemantapan reformasi birokrasi untuk aparatnya. 

"Perlu saya sampaikan, bahwa birokrasi hari ini perlu loncatan perbaikan. Ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, " ungkap Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.

Yuhronur menyampaikan hal itu ketika membuka acara Sosialisasi Pemantapan Reformasi Birokrasi, di Aula Pertemuan Gajah Mada Setda Kabupaten Lamongan, Senin (27/9/2021).

Diungkapkan, beberapa hal yang perlu terus diperbaiki  lantaran  birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, belum efektif dan efisien, pelayanan publik yang masih belum memiliki kualitas yang diharapkan, serta kualitas indeks profesionalisme ASN yang rendah.

Untuk mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkeadilan yang didukung oleh lima misi, salah satunya adalah menghadirkan tata kelola pemerintah yang dinamis serta pelayanan publik yang berkualitas.

Hal itu merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memfokuskan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi reformasi birokrasi di Lamongan.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, dan sungguh-sungguh.

Pemantapan reformasi dirasa intens dilakukan terkait grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025 Presiden RI yang mengamanatkan penyusunan road map setiap lima tahun sekali. Dan road map ini guna membimbing menuju birokrasi yang lebih baik.

Sementara upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut adalah dengan melaksanakan 8 area perubahan reformasi birokrasi.

Yakni, manajemen perubahan (mental aparatur), penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pelayanan publik.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved