Breaking News:

Berita Surabaya

Tunjangan ASN Pemkot Surabaya Dipangkas Hingga Rp 95 M, Komisi D: Kecuali OPD Bidang Kesehatan

Tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya dipangkas karena pandemi.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: irwan sy
surya/nuraini faiq
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah 

SURYA.co.id | SURABAYA - Tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya dipangkas karena pandemi.

Dalam pembahasan APBD-P(perubahan) 2021, hampir semua OPD terdampak refocusing anggaran. 

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, menuturkan bahwa ada pengurangan pada pos penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Artinya ini akan berdampak pada pengurangan tunjangan setiap ASN di sejumlah PPD.

"Situasinya perlu efisiensi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN Pemkot Surabaya hingga Rp 95,225 miliar. Kitab bisa memahami. Jumlah efisiensi ini untuk tujuh OPD," jelas Khusnul, Minggu (26/9/2021).

Komisi D bermitra dengan 10 OPD.

Namun, ada tiga OPD yang berada di bawah koordinasi Komis D DPRD Surabaya anggaran tunjangannya tidak dikurangi, yakni Dinkes, RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). 

Ketiga OPD tersebut tidak dikurangi karena tunjangan kesehatan mereka sudah diatur pemerintah pusat.

Dari tujuh OPD yang anggarannya dipangkas, sebagaimana Draft anggaran yang sampai di Komisi D, yang paling banyak besaran pangkasannya adalah Dinas Pendidikan.

OPD ini dipangkas Rp 91,523 miliar.

Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Rp 918 juta, Dinas Sosial Rp 598 juta, Dinas Tenaga Kerja Rp 591 juta.

Kemudian pemangkasan berlanjut untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 408 juta, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp746 juta dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Rp 438 juta. 

"Jika bisa memilih, kami tidak menghendaki pemotongan anggaran pos belanja langsung berupa gaji dan tunjangan ASN. Semoga ada jalan lain agar tunjangan penuh," ucap Khusnul yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Jika terpaksa  harus dilakukan efisiensi, Khusnul berharap, para ASN tidak menurun kinerjanya dan tetap menjadi abdi negara yang baik, tetap memberikan pelayanan yang prima. 

"Potongan itu secara psikologis akan berdampak pada ASN. Namun saya berharap kinerja ASN tidak loyo dan tidak ogah-ogahan. Pelayanan masyarakat tetap harus maksimal," kata Khusnul.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved