Breaking News:

Berita Nganjuk

DPRD Bareng Pemkab Nganjuk Sepakati Perubahan KUA PPAS APBD Tahun 2021

Untuk belanja direncanakan mengalami kenaikan mencapai Rp 404,487 Miliar sehingga total belanja mencapai Rp 2,739 Triliun.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/ahmad amru muis
Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono bersama Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi menanda tangani kesepakatan hasil pembahasan Perubahan KUAPPAS APBD tahun 2021. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - DPRD bersama Pemda Kabupaten Nganjuk akhirya menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD tahun 2021.

Hal itu setelah selesainya pembahasan Perubahan KUA PPAS APBD tahun 2021 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemda Kabupaten Nganjuk.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk, Maria Tunda Dewi menyebutkan, dalam pembahasan Perubahan KUA PPAS APBD 2021 untuk pendapatan diproyeksikan terjadi kenaikan sekitar Rp 269,285 miliar sehingga total pendapatan mencapai Rp 2,436 Triliun.

Sedangkan untuk belanja direncanakan mengalami kenaikan mencapai Rp 404,487 Miliar sehingga total belanja mencapai Rp 2,739 Triliun.

"Terjadinya perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut sesuai dengan perkembangan terkini yang terjadi di Kabupaten Nganjuk," kata Maria Tunda Dewi yang juga politisi Partai Golkar Kabupaten Nganjuk, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Update Virus Corona di Surabaya 25 September 2021: Tambah 18, Pemkot Surabaya Percepat Vaksin UMKM

Dijelaskan Maria Tunda Dewi, dalam pembahasan Perubahan KUAPPAS APBD tahun 2021 tersebut dilakukan Banggar bersama tim Anggaran Pemkab Nganjuk didasarkan kesepakatan bersama secara simultan.

Dengan demikian pembahasan tidak dilakukan secara terpisah juga karena sudah dibahas komisi bidang masing-masing bersama mitra kerja OPD Pemkab Nganjuk.

"Dengan demikian, substansi dalam Perubahan KUAPPAS APBD 2021 tersebut di dalamnya sudah saling mendukung antara kebijakan program dengan plafon anggaran sehingga bisa disepakati bersama," ucap Maria Tunda Dewi.

Ditambahkan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, dalam pembahasan Perubahan KUAPPAS APBD tahun 2021 memang tidak banyak yang harus dibahas.

Ini karena tidak banyak program yang dijalankan Pemda akibat banyaknya penanganan Pandemi Covid-19.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved