Breaking News:

Berita Lamongan

Tuding Perda Perlindungan Petani Tidak Bergigi, Mahasiswa Berdemo Tanpa Respons di Hari Tani

bahwa Perda perlindungan petani di Lamongan justru tidak bergigi, terbukti tidak diberikannya kesejahteraan pada petan

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Deddy Humana
Tuding Perda Perlindungan Petani Tidak Bergigi, Mahasiswa Berdemo Tanpa Respons di Hari Tani - demo-mahasiswa-lamongan-di-hari-tani.jpg
surya/hanif manshuri
Aliansi mahasiswa Lamongan menggelar demo di depan Gedung Pemkab dan DPRD Lamongan, Jumat (24/9/2021)
Tuding Perda Perlindungan Petani Tidak Bergigi, Mahasiswa Berdemo Tanpa Respons di Hari Tani - demo-mahasiswa-lamongan-di-hari-tani2.jpg
surya/hanif manshuri
Aliansi mahasiswa Lamongan memasang spanduk saat menggelar demo di Gedung Pemkab dan DPRD Lamongan, Jumat (24/9/2021)

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Hari Tani Nasional 2021, Jumat (24/9/2021), diramaikan para mahasiswa Lamongan dengan menggelar aksi di depan Kantor Pemkab dan DPRD Lamongan.

Dalam aksinya, mahasiswa dalam PK Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Unisda Sukodadi, GMNI, dan Serikat Anak Petani Indonesia (Sapi), menyuarakan ketidakjelasan Perda perlindungan petani. Pemda juga dinilai lemah dalam menegakkan reforma agraria.

Seperti aksi umumnya, para mahasiswa yang sebelumnya terkonsentrasi di bundaran bandeng lele ini, juga menggelar teatrikal dan membentangkan sepanduk bertuliskan, "Petani Tanam Harapan, Mahasiswa Tanam Perlawanan".

Korlap aksi, Hasan Kholiq juga menyoal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan metode Omnibus Law, hanya sebagai dalih menjalankan reforma agraria semata. Namun hasilnya justru mengakibatkan perubahan besar dalam arah kebijakan agraria di Indonesia.

Ia juga menyinggung Perpres RI Nomor 86 Tahun 2018 yang membuat implementasi reforma agraria kurang kuat. "Akibatnya, tidak teridentifikasinya konflik agraria yang mestinya bisa diselesaikan dengan cepat. Termasuk redistribusi tanah-tanah yang telah teridentifikasi sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (Tora)," tegas Hasan.

Mahasiswa juga menilai bahwa Perda perlindungan petani di Lamongan justru tidak bergigi, terbukti tidak diberikannya kesejahteraan pada petani. Bahkan pembangunan industrialisasi tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.

"Industrialisasi telah merampas lahan produktif. Belum lagi masalah pupuk, harga panen, penanganan hama, alat produksi dan garansi sosial yang pelik saat ini. Petani mempertanyakan kehadiran pemerintah," ungkapnya.

Massa mendesak pemerintah untuk menjalankan pembangunan industri dalam reforma agraria, yakni mengembangkan industri yang mengabdi pada kepentingan mayoritas penduduk dan membuka jalan keadilan bagi rakyat .

Dan bukan malah reforma agraria berkolaborasi dengan pihak yang mahasiswa sebut sebagai 'bandit-bandit' korporasi. "Kita menuntut pemerintah segera mewujudkan Perda perlindungan dan pemberdayaan petani, stop alih fungsi lahan, dan tegakkan AMDAL," tandasnya.

Sayangnya aksi para mahasiswa tidak bersambut, karena tidak ada perwakilan dari pemda dan DPRD yang menemui mereka, meski hampir 3 jam menggelar aksi.

Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. Sebagai ungkapan kekecewaan, massa menyegel pintu gedung DPRD Lamongan secara simbolis.

Aksi yang dijaga ketat personel Polres Lamongan itu berjalan kondusif, tanpa ada anarkisme. Massa balik kanan dengan tertib sembari menyanyikan lagu-lagu semangat kemahasiswaan. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved