Breaking News:

Berita Gresik

Dilaporkan Soal Bantuan PKH, Mantan Sekdes di Gresik Tegaskan Bukan Pemotongan Tapi Bantu Mencairkan

Ia menjelaskan, sebagai agen PKH ia hanya bertugas membantu para KPM mencairkan uang melalui mesin Electronic Data Capture (EDC).

Penulis: Sugiyono | Editor: Deddy Humana
surya/mochamad sugiyono
Perwakilan penerima dana bantuan sosial PKH memasukkan laporan ke Kejari Gresik, Jumat (24/9/2021). 

SURYA.CO.ID, GRESIK - Penyaluran bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos), kembali menuai polemik. Awalnya mendapat kepercayaan untuk dititipi uang bantuan sosial (bansos) dari para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seorang mantan sekretaris desa (sekdes) di Gresik malah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari).

Tuduhannya, mantan sekdes itu diduga menyunat dana bantuan sosial untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelaporan ke kejari itu dilakukan warga selaku KPM di Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Jumat (24/9/2021), dengan terlapor adalah mantan Sekdes Watuagung, ZA.

Abdul Malik selaku pendamping KPM mengatakan, ZA dilaporkan atas dugaan penyelewengan dana bansos PKH. Dana bantuan ke warga miskin tersebut diduga dipotong sejak 2018 sampai 2020.

“Pemotongannya bervariasi. Saat itu, kartu ATM dan buku tabungan dibawa oleh ZA. Kemudian uangnya diminta oleh warga. Setelah itu baru ada yang diberi uang. Ada yang diberi Rp 1 Juta dan ada yang diberi Rp 500.000,” kata Malik.

Keresahan warga KPM tersebut, akhirnya dilaporkan ke Kejari Gresik dan diterima oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Laporan tersebut dilengkapi barang bukti berupa print rekening koran dari beberapa KPM dan uraian singkat dugaan pemotongan dana bansos.

“Kita laporkan ini untuk membantu warga yang uangnya diduga diambil oleh mantan perangkat desa. Biar yang mengambil uang rakyat ini ingat bahwa ada hak rakyat yang diambil,” imbuhnya.

Kasi Pidsus Kejari Gresik, Dymas Adji Wibowo mengatakan sudah menerima laporan tersebut. “Kami kaji dulu. Kemudian lapor ke pimpinan,” kata Dymas saat dikonfirmasi.

Tetapi ZA selaku terlapor membantah ada pemotongan. Ia menjelaskan, sebagai agen PKH ia hanya bertugas membantu para KPM mencairkan uang melalui mesin Electronic Data Capture (EDC).

Kemudian memberikan uang tunai itu kepada para KPM. Sebagai pengganti administrasi pengambilan di ATM, warga menyepakati sebesar Rp 5.000 dan Rp 10.000. Sebab jarak dari Pulau Mengare ke ATM di wilayah Kecamatan Bungah, cukup jauh.

“Uang KPM dari ATM masuk ke rekening saya. Kemudian KPM saya beri uang tunai. Sedangkan untuk mengganti biaya pengambilan di ATM, disepakati sebesar Rp 5.000 untuk penarikan sebesar Rp 200.000 sampai Rp 1 juta. Dan biaya Rp 10.000 untuk penarikan di atas Rp 1 juta. Hanya sebagai pengganti bensin ke ATM di Kecamatan Bungah,” kata ZA melalui telepon selulernya.

Lebih lanjut ZA menambahkan, dugaan pemotongan itu tidak ada. Sebab uang di ATM milik KPM sudah diserahkan kepada ketua kelompok KPM. “Semua uang milik KPM sudah saya serahkan saat pencairan. Uang tersebut sudah saya titipkan kepada ketua kelompok. Sehingga saya heran, kenapa masih dituduh memotong uang KPM,” katanya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved