Breaking News:

Berita Pasuruan

Terkait Dugaan Penyerobotan Tanah Kas Desa di Pasuruan, PUSAKA Kirim Somasi ke BPN

Pusat Studi dan Advokasi (PUSAKA) terkait dugaan pemalsuan surat untuk pengalihan hak dari tanah kas desa (TKD) ke perorangan.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Parmin
surya.co.id/galih lintartika
Kantor BPN Kabupaten Pasuruan. Pusat Studi dan Advokasi (PUSAKA) menyomasi BPN Kabupaten Pasuruan terkait dugaan pemalsuan surat untuk pengalihan hak atas tanah kas desa (TKD) ke perorangan. 

SURYA.co.id | PASURUAN, SURYA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendapatkan peringatan atau somasi dari Pusat Studi dan Advokasi (PUSAKA) terkait dugaan pemalsuan surat untuk pengalihan hak dari tanah kas desa (TKD) ke perorangan.

Sebelumnya, PUSAKA sudah melaporkan AM, yang diduga kuat menguasai telah menguasai TKD Desa Suwayuwo, Sukorejo seluas 300 m2 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan.

Dalam somasi itu, PUSAKA juga melampirkan bukti dugaan penguasaan objek tanah berupa sertifikat yang berasal dari TKD, dan bukti tanda terima pembatalan Akta Jual Beli (AJB) dan pembatalan sertifikat hak mili atas nama AM.

Direktur PUSAKA Lujeng Sudarto meminta BPN untuk tidak membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 585/Suwayuwo atas nama MA karena ada dugaan tindak pidana penyerobotan aset desa. 

"Kalau sampai dibatalkan, BPN bisa terlibat dalam kasus dugaan penyerobotan aset desa berupa TKD ini oleh perorangan," kata Lujeng, sapaan akrabnya saat dihubungi, Kamis (23/9/2021) pagi.

Lujeng juga mengingatkan, ada indikasi tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus ini, karena aset TKD yang awalnya hanya disewakan bisa berpindah kepemilikan ke perorangan.

"Pembatalan sertifikat hak milik nomor 575/Suwayuwo tidak dapat serta merta dibatalkan oleh BPN, karena proses pembatalan itu harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," papar dia.

Lujeng sekilas memaparkan praktek penyerobotan aset desa itu mulai awal. Tahun 2002, AM, terlapor ini menyewa TKD seluas 300 m2 itu ke desa. 

Kesepakatan itu didapatkan setelah BPD, LKMD, tokoh masyarakat, dan aparat desa duduk bersama menggelar musyawarah desa dan menyepakati penyewaan salah satu aset desa itu.

Saat itu, AM menyewa TKD dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung 6 Februari  2002 hingga 5 Februari  2007, dengan biaya sewa sebesar Rp 2,5 juta.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved