Breaking News:

Berita Pasuruan

Penjelasan BPN Kab Pasuruan terkait Somasi PUSAKA: Pembatalan SHM atas Permintaan Pemilik Tanah

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Pasuruan Sukardi menjelaskan, pembatalan SHM itu sesuai dengan permohonan AM kepada BPN melalui notaris.

Penulis: Willy Abraham | Editor: Parmin
surya.co.id/galih lintartika
Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Pasuruan Sukardi. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan akhirnya angkat bicara terkait somasi Pusat Studi dan Advokasi (PUSAKA) soal dugaan pemalsuan surat untuk pengalihan hak dari tanah kas desa (TKD) ke perorangan.

Dalam somasi itu, PUSAKA meminta BPN untuk tidak membatalkan atau mematikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 585/Suwayuwo atas nama MA, terlapor kasus dugaan tindak pidana penyerobotan aset desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari).

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Pasuruan Sukardi menjelaskan, pembatalan SHM itu sesuai dengan permohonan yang diajukan AM kepada BPN melalui notaris yang ditunjuknya.

Menurut dia, yang bersangkutan mengajukan permohonan pelepasan hak atau mematikan nomor sertifikat.

Ia menyebut, itu hak para pemilik tanah untuk melepaskan tanah yang dimilikinya.

"Ada lima hal yang mendasari pemilik tanah melepaskan tanahnya. Nah, AM ini melepaskan tanahnya karena sukarela. Ia rela melepaskan tanah 300 m2 untuk kepentingan desa," jelas Sukardi, Kamis malam (23/9/2021).

Disampaikannya, BPN tidak memiliki alasan untuk tidak memproses pelepasan tanah tersebut.

Sebab, menurutnya, semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan sudah dipenuhi oleh pemohon.

Mulai Akta Jual Beli (AJB) waktu proses awal pembelian, Sertifikat Hak Milik (SHM), dan persyaratan - persyaratan lainnya.

"Ini sudah kami matikan sertifikatnya. Nanti kalau desa memang mau memprosesnya dan menjadi aset desa, silahkan dipenuhi persyaratannya," paparnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved