Breaking News:

Berita Lumajang

Diminta Awasi Tambang Pasir di Lumajang, KPK Justru Peringatkan Agar Hasil Pajak Tidak Sampai Bocor

Jika dihitung secara kasar, dari hasil puluhan aktifitas tambang, pemda berpotensi mendapat hasil pajak Rp 35 miliar per tahun.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Deddy Humana
surya/tony hermawan
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq (kanan) bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama saat mengecek proyek pembangunan stockpile terpadu seluas 6,2 hektare di kawasan Sumbersuko, Kamis (23/9/2021). 

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Mencegah praktik korupsi dari pemasukan pajak tambang pasir, ditempuh Pemkab Lumajang dengan cara jitu. Yaitu meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengawasi pengelolaan tambang pasir itu. Namun KPK juga memberi peringatan.

Lembaga anti rasuah yang baru menangkap pelaku jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo itu, memperingatkan Pemkab Lumajang agar pajak dari hasil penambangan pasir tidak sampai bocor.

Ditegaskan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III di KPK, Edi Suryanto, pemkab harus serius mengawasi pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pertambangan pasir.

“Jangan sampai pajaknya hilang, kalau tidak dijaga maka akan lewat begitu saja. Jangan sampai kehilangan,” tegas Edi saat meninjau lokasi pertambangan pasir di Jugosari, Lumajang, Kamis (23/9/2021).

Kualitas pasir Lumajang yang berasal dari aliran sungai lahar Gunung Semeru memang bernilai tinggi. Hasil bumi pasir itu menjadi sumber pendapatan daerah yang diandalkan oleh Kabupaten Lumajang. Sayangnya, tata kelola niaga pasir masih carut marut.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, tahun ini sektor minerba ini mempunyai target pendapatan sebesar Rp 25 miliar. Namun sampai sekarang yang menyumbang PAD baru Rp 6,7 miliar.

Dilanjutkan Edi, KPK mengunjungi Lumajang dalam rangka memonitoring 10 daerah dalam menata pendapatan daerah. Di Lumajang KPK, fokus untuk mengecek beberapa tempat pertambangan pasir.

Misalnya stockpile terpadu yang baru dibangun di kawasan Sumbersuko, ke lokasi pertambangan pasir Jugosari, termasuk lokasi tambang pasir besi ilegal di kawasan Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh.

KPK sengaja meninjau lokasi-lokasi pertambangan sebab hasil pasir menjadi sektor andalan. Dua proyek pembangunan nasional seperti pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi dan Bandara Kediri bakal membutuhkan pasir Lumajang.

"Pasir sebagai andalan dari Kabupaten Lumajang, belum lagi ke depan ada dua proyek besar yang memakai pasir Lumajang. Maka dari itu, kami mendorong pemda harus benar-benar menata dijaga, supaya pajaknya tidak hilang," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved