Breaking News:

Berita Lumajang

Agar Tak Ada Praktik Korupsi, Bupati Lumajang Minta KPK Ikut Awasi Pengelolaan Tambang Pasir

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq meminta KPK turut mendampingi arus pengelolaan tambang pasir agar terhindar dari praktik-praktik korupsi.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Tony Hermawan
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama saat mengecek proyek pembangunan stockpile terpadu seluas 6,2 hektare di kawasan Sumbersuko, Kamis (23/9/2021). 

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Carut marut pengelolaan tambang pasir di Lumajang mulai ditangani. Pemerintah setempat tahun ini mulai menggarap stockpile terpadu seluas 6,2 hektare di kawasan Sumbersuko. Tujuan tempat penampungan hasil pasir itu dibangun, agar pertambangan dapat terkontrol.

Selain menggarap stockpile terpadu, hari Kamis (23/9/2021) ini, Pemda juga tengah menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq meminta KPK turut mendampingi arus pengelolaan tambang pasir agar terhindar dari praktik-praktik korupsi. Sebab, ditargetkan keberadaan stockpile terpadu nantinya bisa menjadi tempat untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Harapannya, kami berinovasi melayani masyarakat dengan baik tapi dengan tata cara yang baik dan benar. Kami ini mohon didampingi yang berkaitan dengan hal-hal inovasi kami, terutama tentang pertambangan pasir," kata Bupati Thoriq.

Diketahui, saat ini ada 59 tambang pasir yang terdaftar. 50 di antaranya aktif, 1 izin operasionalnya mati, sedangkan sisanya vakum melakukan aktifitas pertambangan.

Jika dihitung secara kasar, dari hasil puluhan aktifitas 50 tambang, pemda berpotensi mendapat hasil pajak Rp 35 miliar per tahun.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi langkah Pemda Lumajangh untuk mencegah praktik-praktik korupsi dalam menghimpun pendapatan daerah.

Ia menjelaskan, saat ini KPK tengah memetakan 8 area intervensi yang menjadi fokus pencegahan korupsi. Yaitu, Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Menjemen ASN, Manajenen Aset, Penguatan Pengawasan APIP, Pengolaan Dana Desa dan Pelayanan Publik.

"Saya berharap ada dukungan keseriusan pemerintah untuk menanggulangi dan memerangi korupsi di daerah," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved