Breaking News:

Berita Surabaya

Kenaikan Anggaran DKPP Surabaya Bikin Panas DPRD, dari Rp 199 Juta Menjadi 19 Miliar !

Komisi B menilai kenaikan anggaran DKPP itu tidak wajar karena dari semula hanya Rp 199 juta malah menjadi Rp 19,07 miliar di APBD-P.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Deddy Humana
surya/nuraini faiq
Suasana pembahasan APBD-P di Komisi B DPRD Surabaya, Rabu (22/9/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) di DPRD Kota Surabaya menjadi panas, gara-gara adanya usulan kenaikan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, Rabu (22/9/2021).

Komisi B pun menilai kenaikan anggaran DKPP itu tidak wajar karena dari semula hanya Rp 199 juta malah menjadi Rp 19,07 miliar di APBD-P.

Angka fantastis ini dimasukkan dalam program koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hihdup yang dilaksanakan pada media tanah, air, udara, dan laut DKPP. Padahal di APBD murni 2021 hanya dianggarkan Rp 199 juta.

Karena itu Komisi B pun memutuskan menghentikan kenaikan anggaran DKPP itu. "Ini kan tidak wajar. Harus dikoreksi dan hentikan kenaikan yang fantastis ini. Masak kenaikan sampai 100 kali lipat," ujar Wakil Sekretaris Komisi B, Mahfudz.

Pada APBD murni, program tersebut dianggarkan Rp 199.004.532. Namun pada APBD-P kenaikannya begitu fantastis. Saat ini di DPRD tengah berlangsung pembahasan APBD-P 2021.

Begitu pembahasan berlangsung di Komisi B bersama DKPP, Politisi PKB ini pun menyela dan mempertanyakan. "Kenaikan ini tidak main-main. Jangan sampai mengada-ada dan menimbulkan masalah," tegas Mahfudz.

Naik turunnya anggaran di dalam APBDP merupakan hal yang wajar. Misalnya kenaikan dua kali lipat bahkan bisa jadi 10 kali lipat jika memang diperlukan. Namun jika kenaikan hingga 100 kali, Mahfudz menilai, itu jelas tidak wajar.

Politisi muda PKB itu pun meminta agar DKPP segera melakukan revisi. Mahfudz mengingatkan kenaikan yang tidak wajar itu dikhawatirkan menjadi temuan dan akan jadi masalah di kemudian hari.

"Jika memang bukan hal yang mendesak, sebaiknya ditunda. Atau dialokasikan saja untuk APBD 2022 nanti. Ini lebih bijak dan masuk akal," tandas Mahfudz.

Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi B, Luthfiyah. Kalau ada temuan akan berakibat masalah bersama DPRD karena dibahas bersama DPRD. "Harus direvisi," desaknya.

Sementara Kepala DKPP, Herlambang Yuniarto tidak bisa menjelaskan dan memberi tanggapan atas temuan tersebut. Herlambang hanya berdalih bahwa perhitungan anggaran itu masih global. “Bisa diturunkan. Nanti akan kami sesuaikan," kata Herlambang. *****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved