Breaking News:

Pemprov Jatim

Di KUA PPAS P-APBD 2021, Pemprov Jatim Beri Prioritas untuk Insentif Nakes

Dalam P-APBD TA 2021 yang kini tengah dirancang itu masih difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
Istimewa
Nota Kesepakatan perihal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 secara resmi disetujui DPRD dan Pemprov Jatim. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Nota Kesepakatan perihal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 secara resmi disetujui DPRD dan Pemprov Jatim.

Penandatangan Nota Kesepakatan tersebut dilakukan antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim diwakili Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar.

Dalam P-APBD TA 2021 yang kini tengah dirancang itu masih difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19.

Terdapat tiga hal yang menjadi prioritas Pemprov Jatim dalam P-APBD TA 2021, yaitu insentif bagi Tenaga Kesehatan, Pengembangan Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) dan Bagi Hasil atas PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jawa Timur yang tercatat melampaui target.

"Ada beberapa hal yang menjadi prioritas, diantaranya adalah Nakes, Ponkesdes dan ada lagi yaitu Bagi Hasil," ungkap Plh Sekdaprov Heru Tjahjono kepada awak media, Rabu (22/9/2021).

Lebih lanjut, Plh Sekdaprov Jatim menyatakan bahwa selain masyarakat, yang paling terdampak pandemi Covid-19 adalah nakes. Oleh sebab itu Insentif Nakes harus menjadi salah satu program prioritas.

Sedangkan, kaitannya dengan Bagi Hasil, karena ada PAD dari Pajak Daerah, sehingga harus diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota di Jatim.

Untuk tiga fokus utama tersebut, Heru Tjahjono juga menyebutkan bahwa akan ada penambahan P-APBD sebanyak Rp 2,88M. Jumlah tersebut masih akan melalui pembahasan lebih lanjut yang akan dimulai dengan pembacaan Nota Keuangan oleh Gubernur Jawa Timur siang ini.

"Jadi dari total Rp 35,88 T, ada kenaikan Rp 2,88 M. Jadi kita fokuskan ke Ponkesdes dan Nakes," tuturnya.

Sementara itu, dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, diharapkan bisa menjadi dasar dan acuan dalam penentuan perubahan prioritas dan plafon P-APBD Jatim TA 2021.

Perubahan tersebut nantinya meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan P-APBD Jatim TA 2021.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved