Breaking News:

Berita Bangkalan

Blusukan ke Kecamatan-kecamatan, Pemkab Bangkalan Sosialisasi Kemudahan Penerbitan Izin Pelaku Usaha

Pemkab Bangkalan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus menebar jala melalui sosialisasi tingkat kecamatan.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Parmin
surya.co.id/ahmad faisol
Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana memimpin Sosialisasi Kemudahan memperoleh Perizinan Berusaha di Pendapa Kecamatan Kamal, Rabu (22/9/2021). 

SURYA.CO.ID |BANGKALAN – Pemkab Bangkalan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus menebar jala melalui kegiatan sosialisasi hingga tingkat kecamatan.

Sosialisasi tersebut terkait menjaring potensi-potensi penanaman modal sebagai upaya mendorong percepatan realisasi investasi, terciptanya lapangan kerja, hingga pertumbuhan perekonomian masyarakat Bangkalan.

Seperti gelar Sosialisasi Kemudahan Berusaha, Pola Kemitraan, dan Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko yang dilakukan DPMPTSP di Pendapa Kecamatan Kamal, Rabu (22/9/2021).

Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana mengungkapkan, kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi pelaku usaha mulai dari mikro kecil (IUMK) hingga pelaku usaha menengah-besar (Non IUMK).

“Kami paparkan terkait perubahan kebijakan, kemudahan, pola kemitraan antara usaha besar dan mikro kecil serta mensosialisasikan OSS RBA yang baru diresmikan Bapak Presiden pada 2 Agustus 2021,” ungkap Jemmi kepada Surya.

Ia menjelaskan, pemerintah telah memberikan kemudahan berusaha melalui implementasi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut disebut Jemmi memudahkan Perizinan Berusaha, baik secara langsung maupun secara online melalui OSS RBA.

Keberadaan UU Cipta Kerja, lanjutnya, merupakan upaya pemerintah untuk memasukkan dan menumbuhkan sebesar-besarnya Penanaman Modal Investasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bangkalan.

“Dengan kemudahan berusaha bagi masyarakat, diharapkan mampu mempercepat ketersediaan lapangan kerja seluas mungkin sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Jemmi.

Pada kesempatan tersebut, sedikitnya 50 pengusaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mulai dari skala mikro kecil hingga besar antusias mengikuti arahan terkait Kebijakan Penanaman Modal untuk kemudahan berusaha. Sebelumya, sosialisasi serupa dilakukan DPMPTSP Kabupaten Bangkalan di Pendapa Kecamatan Burneh pada 8 September 2021.

“Besok kami lanjutkan di Kecamatan Labang. Kami ingin para pelaku usaha memahami bahwa sekarang tidak ada lagi SIUP, TDP, dan HO. Para pelaku usaha dari sektor Mikro Kecil bisa mendaftar secara langsung hanya melalui smartphone untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha),” terangnya.

Dokumen NIB, lanjutnya, sekaligus menjadi perizinan tunggal untuk berusaha, syaratnya hanya melampirkan Nomor Induk Kependudukan, nomor ponsel, dan email permanen. Untuk pelaku usaha menengah besar ditambahkan 3 persyaratan daar, yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi satu paket dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Bagi pelaku usaha besar, wajib menggendong usaha mikro kecil dalam format kemitraan. Semisal ada perusahaan besar di bidang shipyard atau galangan kapal."

"Maka semua kebutuhan pendukung operasional seperti seragam, bahan baku penolong, hingga kebutuhan makan-minum harus disediakan haya dari pelaku usaha kecil mikro di Bangkalan,” pungkasnya. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved