Breaking News:

Menkop: Pelaku UMKM Potensi Wajib Pajak yang Sangat Besar

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional.

Editor: Rudy Hartono
surabaya.tribunnews.com/Sugiharto
ILUSTRASI - Pameran UKM binaan Bank Jatim di Grand City Surabaya. 

SURYA.co.id - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, ia mendorong para pelaku UMKM untuk patuh membayar pajak karena Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM hanya 0,5 persen dari omzet.

Hal itu disampaikan Menkop UKM saat memberikan sambutan pada Webinar Aspek Perpajakan, Akuntansi, dan Digital Marketing untuk UMKM, Kamis (16/9/2021). “Melalui skema pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable dan akses UMKM naik kelas lebih terbuka,” ujarnya.

Menurut Teten, pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 persen. “Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah,” kata Menkop.

Teten mangatakan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM Rp 7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun. Oleh karena itu, Teten mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM.

Menkop juga menyebutkan, selain memberikan pengurangan PPh final menjadi 0,5 persen, PP Nomor 23 Tahun 2018 memberikan alokasi waktu yang dapat digunakan UMKM belajar pembukuan dan pelaporan keuangan yaitu 7 tahun untuk WP perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun untuk WP badan berupa PT.

Menkop mengatakan, melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah juga turut mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM lewat penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah. “Kemenkop UKM saat ini telah mengembangkan Lamikro, Laporan Akutansi Usaha Mikro, sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro,” kata Teten. Melalui Lamikro, pelaku usaha dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan, dan laba secara mudah karena dapat diakses melalui ponsel berbasis Android atau/juga website www.lamikro.com secara gratis. Aplikasi lamikro sudah memenuhi standar akutansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sehingga pembukuan pelaku usaha dapat diakui oleh bank.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah".

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved