Breaking News:

Berita Nganjuk

Pemkab Nganjuk Setujui Usulan Raperda Inisiatif DPRD tentang Bantuan Hukum untuk Orang Miskin

Pemkab Nganjuk menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Nganjuk tentang Bantuan Hukum Orang Miskin.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Parmin
surya.co.id/ahmad amru muiz
Rapat Paripurna DPRD Nganjuk digelar virtual agenda persetujuan Pemkab Nganjuk atas usulan Raperda Inisiatif tentang Bantuan Hukum untuk Warta miskin. 

SURYA.CO.ID | NGANJUK - Pemkab Nganjuk menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Nganjuk tentang Bantuan Hukum Orang Miskin.

Hal itu disampaikan Pemkab Nganjuk dalam rapat Paripurna DPRD pada Rabu (15/9/2021).

Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Nganjuk, Jianto mengatakan, dengan diterimanya usulan Raperda Inisiatif DPRD tersebut maka akan segera dilakukan tindak lanjut dengan tahapan selanjutnya sesuai aturan yang ada.

"Kamipun berharap Raperda Inisiatif DPRD itu bisa segera diselesaikan dan disahkan menjadi Perda Kabupaten Nganjuk," kata Jianto dalam rapat Paripurna DPRD Nganjuk.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, M Yasin mewakili Plt Bupati Nganjuk menjelaskan, penyelenggaraan bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi.

Hal itu sekaligus sebagai wujud nyata hukum dalam mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

Khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum.

Menurut M Yasin, untuk mewujudkan hak-hak konstitusional warga atau kelompok orang miskin dengan  pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam Raperda sebagai terobosan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Nganjuk.

Pemkab Nganjuk bersama DPRD, tambah M Yasin, harus hadir dan peduli membantu masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin dalam mewujudkan hak konstitusi terkait dengan persamaan hukum bagi setiap warga negara.

Selanjutnya Raperda Inisiatif DPRD Nganjuk tersebut dapat dilakukan proses berikutnya sesuai peraturan Perundangan.

"Dan dalam rangka pembahasan Raperda Inisiatif tersebut diharapkan dilakukan dengan mengedepankan Aspirasi Masyarakat berdasarkan hukum sehingga dapat terwujud Perda yang dapat dijadikan salah satgu acuan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat," tutur M Yasin. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved