Breaking News:

Mendagri Minta Belanja Kunker Aparatur Dialihkan ke Belanja Kelola Sampah

Tito Karnavian buka suara terkait realisasi belanja pemerintah daerah (Pemda) yang belum langsung dirasakan masyarakat

Editor: Rudy Hartono
kompas.com
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 

SURYA.co.id -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara terkait realisasi belanja pemerintah daerah (Pemda) yang belum langsung dirasakan masyarakat. Ia meminta kepala daerah untuk meningkatkan belanja pelayanan publik atau belanja yang kemanfaatannya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Sebaliknya, Tito juga meminta kepala daerah mengurangi belanja aparatur, yaitu belanja yang kemanfaatannya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah.

Belanja aparatur ini tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas, seperti administrasi umum, operasional dan pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, sampai pada biaya perjalanan dinas. “Kurangi belanja aparatur, perbanyak betul belanja yang manfaatnya langsung ke masyarakat,” instruksi  Tito, dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (14/9/2021).

Menurut Tito, pandemi Covid-19 mengajarkan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada sektor produktif yang berimbas langsung dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Pandemi juga memberikan pembuktian bahwa banyak kegiatan atau pertemuan yang dapat dilaksanakan secara virtual, dengan tetap menghasilkan output yang produktif.

Dengan cara itu, anggaran belanja aparatur juga dapat dikurangi. Sebaliknya, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk penyelesaian persoalan di daerah masing-masing. Tito mengambil contoh persoalan sampah dan pengelolaannya. Anggaran yang semula dialokasikan untuk belanja aparatur dapat dialihkan untuk pembuatan tim yang bergerak khusus mengelola sampah di malam hari. Dengan begitu, diharapkan setiap pagi daerah tersebut dalam keadaan bersih dan bebas sampah. “Tergantung masalahnya apa, kalau masalahnya misalnya kotoran sampah, upayakan buat tim (untuk) mengelola daerahnya sehingga bersih bebas sampah,” ujarnya.

Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk memerhatikan alokasi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan agar alokasi tersebut tak hanya bersifat formalitas, namun dijalankan dan disalurkan sesuai pos anggarannya, serta dirasakan manfaatnya. “Perbanyak juga belanja-belanja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen minimal, itu wajib, tapi tolong dipelototin lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja daerah dalam APBD tercecer di ratusan ribu kegiatan sehingga hasilnya tidak dirasakan maksimal oleh masyarakat. Pemerintah pusat mencatat, Pemda memiliki 28.623 jenis program yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan. "Programnya dipecah menjadi 263.135 kegiatan. Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer itu seperti ini. Pokoknya kecil-kecil (asal) semuanya dapat, tapi tidak memperhatikan apakah pengeluaran itu akhirnya menghasilkan output dan outcome," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).

Sri Mulyani menuturkan, pola belanjanya pun masih sama seperti pra pandemi Covid-19. Dana yang sudah ditransfer pemerintah pusat masih banyak mengendap di perbankan dan baru keluar setiap kuartal IV. Hingga Juli 2021, pemerintah melihat ada Rp 173,73 triliun idle cash Pemda yang masih tersimpan di bank. Harusnya kata Sri Mulyani, Pemda betul-betul memperhatikan setiap transfer yang disalurkan pusat agar semua program termasuk bansos bisa secepatnya tersalurkan ke masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Setelah Sri Mulyani, Giliran Tito Sentil Belanja Daerah"

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved