Breaking News:

Berita Ponorogo

Krisis Kepemimpinan di 9 OPD, Dewan Tunggu Langkah Penyegaran dari Bupati Ponorogo

Sugiri telah menghitung secara cermat penyegaran organisasi terutama untuk proses mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini.

surya/sofyan arif chandra
Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno 

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Krisis kepemimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) terjadi di lingkungan Pemkab Ponorogo, karena saat ini ada 9 OPD yang tidak pelaksana tugas (plt). Kekosongan 9 kepala OPD itu bahkan sudah berlangsung selama masa enam bulan kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko.

Saat ini, beberapa plt yang sementara memimpin OPO-OPD yang kosong itu, adalah para pejabat eselon dua. Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno mengatakan, sebenarnya Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko sudah bisa menggunakan haknya untuk melakukan mutasi pejabat ataupun membuka lelang jabatan.

Mengingat Sugiri sudah menjabat sebagai Bupati Ponorogo lebih dari enam bulan. "Sesuai dengan ketentuan setelah dilantik enam bulan setelah menjabat, bupati seharusnya sudah bisa melakukan mutasi tetapi itu kan perlu proses juga," kata Dwi Agus, Minggu (12/9/2021).

Dwi Agus meyakini Sugiri telah menghitung secara cermat penyegaran organisasi terutama untuk proses mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini.

"Kita berharap pemda dalam menata (OPD) sesuai hasil asesmen yang sudah berjalan. Asesmen ini menjadi dasar yang kuat dalam menentukan hal tersebut (mutasi)," lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Menurut Dwi Agus, semua OPD menjadi prioritas utama agar jabatan kepala dinas definitif segera ditentukan. Terutama Dinas Kesehatan yang saat ini menjadi leading sector dalam penanganan Covid-19.

"Semua dinas penting mulai BPKAD hingga Dinkes, ini harus segera diisi biar Pak Sekda tidak terlalu lama juga menjabat sebagai Plt Kadinkes," tambahnya.

Ada pun sembilan OPD yang selama ini kosong alias tidak memiliki pimpinan definitif adalah Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub), Assisten 1 Sekdakab, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Sekretaris Dewan dan Asisten 3. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved