Breaking News:

Berita Kota Kediri

Agar Pelayanan Berkembang, Wali Kota Kediri Usulkan RSUD Kilisuci Jadi Badan Layanan Umum Daerah

“Kita ingin RSUD Kilisuci bisa segera melayani dan tentu harus menjadi BLUD agar segera berkembang," ungkap Abu Bakar.

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Deddy Humana
surya/didik mashudi
Bangunan RSUD Kilisuci di Jalan KH Wahid Hasyim diusulkan menjadi unit kerja badan layanan umum daerah. 

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri dengan agenda penjelasan Wali Kota Kediri atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) digelar di Ruang sidang DPRD Kota Kediri, Jumat (10/9/2021).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri, Gus Sunoto Imam Mahmudi didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus dan Katino membahas dua Raperda.

Kedua raperda yang dibahas masing-masing adalah, Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Terkait Raperda tentang Retribusi Jasa Umum, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menjelaskan, pemda bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Di antaranya, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan menyusun produk hukum dalam penyelenggaraannya.

Sehingga fasilitas layanan kesehatan juga terus ditambah sesuai kebutuhan masyarakat. Dan Pemkot Kota Kediri telah mendirikan RSUD Kilisuci yang belum ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah (BLUD).

“Kita ingin RSUD Kilisuci bisa segera melayani dan tentu harus menjadi BLUD agar RS Kilisuci bisa segera berkembang," ungkap Abu Bakar.

Karena itu harus ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai objek retribusi pelayanan kesehatan. Dalam Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 202 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan perubahan berupa penambahan objek retribusi baru yakni Retribusi Layanan Kesehatan pada RSUD Kilisuci.

Sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha khususnya yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, ada beberapa poin yang menjadi bahasan dalam perubahan Raperda.

Yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah pada jenis pelayanan bangunan untuk perikanan, retribusi rumah potong hewan, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Selain itu, fasilitas bangunan warung ikan olahan, kolam pemancingan di UPTD pembenihan dan kolam ikan, kios perikanan dan kios ikan di pasar benih ikan (PBI) yang semula disewakan akan dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemkot Kediri untuk meningkatkan produktifitas ikan hias.

“Pada rumah potong hewan akan diberlakukan satu tarif yang merupakan hasil akumulasi dari tarif-tarif jenis pelayanan sebelumnya," tambahnya.

Pengguna jasa akan mendapatkan rangkaian pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong, pemakaian kandang peristirahatan, pemakaian tempat pemotongan, serta tempat pelayuan dan timbangan ternak.

Ketentuan tarif retribusi penjualan bibit ikan dan ikan konsumsi perlu dihapus karena dalam Perda Retribusi Jasa Usaha harus mencantumkan tarif/nominal retribusinya. Padahal harga pasar selalu berubah sehingga ketentuan tarif yang ada tidak bisa menjadi acuan. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved